Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Terhadap Raperda Tentang Penanggulangan Covid 19

0
24

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE 2019    (COVID-19)

 Disampaikan Oleh

Hj. Solikhah, S.Sos.I 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Desease (Covid-19).

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak kita semua untuk tidak lupa mendo’akan Allohuyarham Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta . DR. Saefulloh, MPd yang wafat pada dua pekan lalu akibat terpapar Covid-19, dan juga beberapa aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Camat Kelapa Gading, Lurah Meruya, anggota DPRD serta warga Jakarta yang lainnya. Semoga mereka menjadi bagian dari orang yang wafat dalam keadaan syahid karena wabah penyakit.  Fraksi PKS juga terus mengajak kita semua untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan serta mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini diberlakukan. Semoga ikhtiar ini akan membantu menurunkan penambahan kasus baru covid-19 di DKI Jakarta serta secara bertahap mengendalikan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini, Fraksi  PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah mengambil inisiatif untuk membuat dan mengajukan Rancangan Perda tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 yang oleh badan kesehatan dunia WHO kemudian disebut dengan Covid-19. Meskipun Rancangan Perda ini tidak ada dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai Rancangan Perda yang akan dibahas di tahun 2020, namun pengajuan ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239 menyebutkan bahwa pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dimungkinkan karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada pasal 52 ayat f, yang memberikan kewenangan kepada DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, untuk membahas Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah, yang diluar Propemperda.

Wabah yang diakibatkan oleh virus SARS Cov-2 ini memang telah memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap kehidupan manusia termasuk berbagai bidang dan juga mengharuskan dibuatnya sejumlah kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya aspek medis yang mengharuskan penyiapan fasilitas, sarana dan tenaga kesehatan yang lebih baik untuk penanganan pasien terinfeksi covid-19. Kebijakan pembatasan aktivitas melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan juga menimbulkan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial untuk mengatasi dampak dari kebijakan pembatasn tersebut. Pembatasan berbagai kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan daerah juga menyebabkan pendapatan daerah terdampak dan mengalami penurunan cukup signifikan. Sehingga anggaran daerah juga harus mengalami perubahan dan penyesuaian yang cukup besar.

Pandemi yang diperkirakan akan cukup panjang bahkan juga membuat target-target pembangunan daerah harus mengalamai penyesuaian. Asumsi-asumsi ekonomi yang dibuat dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak lagi relevan mengingat ekonomi daerah maupun nasional mengalami kontraksi besar dan secara umum perekonomian juga mengalami resesi. Disisi lain pelaksanaan PSBB juga membutuhkan penegakan kedisiplinan semua pihak agar PSBB ini bisa efektif dalam mengendalikan penyebaran covid-19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan himbauan untuk memakai masker dan melakukan social distancing membuat diperlukan penegakan kedisiplinan dalam pelaksanaan PSBB agar bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.

Langkah-langkah penanggulangan penyebaran covid-19, penanganan atas dampak ekonomi yang ditimbulkan serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan PSBB tentu saja memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu sudah seharusnya dibuat Peraturan Daerah yang bisa menjadi payung hukum atas kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menghadapi bencana non alam dan menimbulkan kejadian luar biasa yang membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus serta melibatkan anggaran yang besar.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Setelah mencermati naskah akademik yang disampaikan, Fraksi PKS menilai muatan pengaturan untuk Rancangan perda ini sudah cukup komprehensif. Muatan peraturan ini sudah mengandung tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membuat kebijakan penanggulangan Covid-19, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan larangan bagi semua pihak terkait dengan upaya pengendalian penularan covid-19. Pelaksanaan PSBB juga mendapat payung hukum daerah melalui Rancangan Perda ini selain pengaturan tentang peningkatan pelayanan kesehatan.

Namun Fraksi PKS merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan terhadap muatan Rancangan Perda penanggulangan Covid-19 ini untuk menjadi perhatian. Pertama, Fraksi PKS menilai muatan pengaturan tentang pemulihan ekonomi akibat covid-19 ini terlalu luas bahkan cenderung detail seperti adanya pengaturan tentang ekonomi digital dan pengembangan ekonomi inovatif perkotaan, percepatan perizinan investasi dan lain-lain yang sebetulnya tidak perlu diatur khusus dalam Perda ini. Mengingat pemulihan ekonomi ini sifatnya program yang akan dijalankan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini, maka sebaiknya dibuat lebih umum saja, yang detailnya bisa dibuat dalam bentuk peratutan Gubernur. Akan lebih baik pada bagian pemulihan ekonomi ini secara khusus memuat pengaturan yang memastikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas sasaran program yang didukung dengan pendanaan yang cukup besar dalam bentuk bantuan permodalan maupun kredit murah dalam skema khusus. Pada bagian ini sebaiknya juga pengaturannya lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi yang bisa berdampak cepat dalam menggerakkan perekonomian serta bantuan sosial yang melibatkan pelaku UMKM dalam pelaksanaannnya, agar roda kegiatan UMKM ini juga bergerak. MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS berpendapat agar dalam muatan pengaturannya bisa memastikan terjadinya koordinasi yang baik antara level pimpinan dengan petugas di lapangan terkait suatu kebijakan yang dibuat pimpinan dalam penanggulangan wabah dan penanganan korban pandemi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gubernur betul-betul berjalan di lapangan, khususnya dalam penanganan pasien pandemi. Kasus kebijakan isolasi terkendali dimana Gubernur menyatakan tidak boleh isolasi mandiri di rumah, namun di lapangan Puskesmas masih membolehkan isolasi mandiri bisa menjadi contoh masih terjadinya perbedaan antara kebijakan yang dibuat dan pelaksanaan di lapangan. Atau terjadinya perbedaan penafsiran atau suatu kebijakan di level pimpinan oleh orang-orang di lapangan yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam situasi darurat seperti adanya pandemi Covid-19 ini. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan ketiga dari Fraksi PKS adalah bahwa muatan pengaturan tentang kemitraan dan kolaborasi perlu menekankan pelibatan swasta dan perguruan tinggi dalam penanggulangan pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini mengingat sektor swasta dan perguruan tinggi memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan pandemi penyakit menular berbahaya seperti covid-19 ini. Selain ini juga perlu memuat fasilitas dan insentif yang bisa diberikan kepada berbagai pihak yang mau terlibat dan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19. Demikian pula dengan fasilitas dan dukungan yang diberikan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pandemi ini terutama dari sisi medis. Misalnya bagaimana bisa memberikan dukungan atau subsidi bagi masyarakat yang secara swadaya melakukan tes swab RT-PCR  secara mandiri, dukungan bagi fasilitas kesehatan swasta yang menyediakan layanan swab PCR, dan dukungankepada laboratorium untuk percepatan hasil pemeriksaan medis/swab PCR.  MOHON TANGGAPAN !!.

Keempat, Fraksi PKS menilai muatan Rancangan Perda penanggulangan Covid-19 ini belum memuat pengaturan tentang insentif bagi tenaga medis atau petugas yang terlibat langsung dan berada pada lingkungan dengan resiko tinggi dalam wabah Covid-19 ini. Seharusnya Perda ini memuat juga dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mereka yang sering disebut sebagai garda terdepan dalam penanggulangan covid-19 sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan. Apalagi tenaga medis yang terlibat tidak hanya memiliki resiko tinggi dan kelelahan yang luar biasa, namun juga mendapat tekanan psikis dari lingkungannya. Tidak hanya itu, muatan pengaturannya juga perlu memasukan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan bagi tenaga medis serta penyediaan fasilitas yang mendukung bagi kinerja, kesehatan dan keselamatan tenaga medis atau petugas yang terlibat maupun keluarganya. MOHON TANGGAPAN !!

Kelima, dalam hal perubahan alokasi anggaran dalam rangka penanggulangan wabah penyakit ini, Fraksi PKS menilai mekanismenya harus tetap melibatkan DPRD. Demikian pula dalam penggunaan dana cadangan daerah dan pendanaan alternatif dalam pembiayaan program penanggulangan Covid-19 termasuk pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Perda ini jangan sampai membuat eksekutif berjalan sendiri dalam pengalokasian anggaran tanpa melibatkan DPRD meskipun untuk penanggulangan sebuah kondisi darurat kesehatan. Prosesnya harus tetap melalui mekanisme APBD Perubahan yang disetujui oleh DPRD sehingga pengawasannya lebih jelas. MOHON TANGGAPAN !!

 

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Keenam, Fraksi PKS menilai Rancangan Perda ini juga perlu memuat mekanisme kerja dan koordinasi dengan DPRD untuk hal-hal strategis dalam masa pandemi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi dan rapat-rapat maupun kegiatan yang membutuhkan pembahasan dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan meskipun terjadi pandemi namun dengan mekanisme yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Rapat-rapat seperti terkait penyusunan APBD dan perubahannya, penyesuaian rencana pembangunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah yang mendesak, perlu tetap berjalan dengan mekanisme yang ditetapkan dalam muatan peraturan ini, termasuk jika harus mengalami penundaan. MOHON TANGGAPAN !!

Ketujuh, Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan covid-19. Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran langsung. MOHON TANGGAPAN !!

Kedelapan,  Fraksi PKS berpendapat dalam Rancangan Perda ini perlu memuatstandarisasi tentang kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama masa PSBB dengan pengaturan yang lebih jelas dan akurat dan tidak ada penafsiran yang berbeda. Standarisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi objek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan. Standarisasi tersebut tentu saja perlu menyesuaikan dengan aturan hukum diatasnya serta norma budaya yang berlaku di masyarakat sehingga bisa diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan kesembilan dari Fraksi PKS adalah terkait dengan penegakan aturan. Rrancangan Perda ini akan memasukan muatan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Hal ini bisa dipahami untuk mendisiplinkan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penularan covid-19. Pengedalian penularan covid-19 ini memang membutuhkan komitmen dan kedisiplinan semua pihak. Namun pemuatan ketentuan pidana ini jangan sampai dilakukan dengan pendekatan represif yang bisa menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Penegakan aturan untuk pengendalian covid-19 ini hendaknya tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif mengingat pandemi seperti ini masih merupakan hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan belum sepenuhnya memahami upaya pengendalian penularan yang harus dilakukan. MOHON TANGGAPAN !!

Catatan terakhir dari Fraksi PKS adalah bahwa jika dilihat dari keseluruhan materinya, muatan dalam peraturan ini seharusnya bisa digunakan untuk kondisi darurat kesehatan untuk jenis wabah atau pandemi penyakit menular berbahaya lainnya. Apalagi muatannya juga cukup komprehensif dan lengkap, termasuk masalah penyesuaian tata kerja pemerintahan dan pelayanan publik yang harus dilakukan. Mengapa Rancangan Perda ini tidak dibuat untuk tujuan yang lebih umum dan tidak hanya untuk penanggulangan covid-19 saja, sehingga tidak sekali pakai. Bisa dipahami bahwa Perda ini memang mendesak untuk penanggulangan covid-19 menyangkut alokasi anggaran yang diberikan melalui APBD Perubahan dan pemanfaatan dana cadangan daerah. Namun dengan membuatnya menjadi lebih umum untuk bentuk pandemi dengan resiko tinggi, maka tidak diperlukan Peraturan Daerah lagi jika terjadi wabah sejenis di kemudian hari karena kita sudah memiliki landasan hukum yang komprehensif. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 ini. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 30 September 2020

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

        Ketua,                                                                  Sekretaris,

 

Drs. H. Muhamamad Arifin,                        H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd