PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

0
35

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;
Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinanan atas mulai masuknya Corona Virus (COVID-19) dengan ditemukannya warga yang positif terinfeksi COVID-19. Fraksi PKS mengajak warga Jakarta untuk tetap tenang dan tidak panik, tidak melakukan aksi borong sembako serta mengecam para spekulan masker dan pembersih tangan yang menimbun dan menyebabkan masker dan pembersih tangan menjadi langka di pasar dan harganya melambung.

Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi ancaman wabah Corona Virus ini secara tepat sehingga potensi ancaman bisa dikurangi dan dapat memberikan ketenangan kepada warga, seraya berdo’a kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa agar wabah Corona Virus ini bisa segera teratasi dan terhindar dari musibah yang besar

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini, Fraksi PKS akan memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ini. Pertama, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas disampaikannya Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini karena ini menjadi Rancangan Perda pertama yang diajukan dan dibahas oleh DPRD di tahun 2020 ini. Fraksi PKS berharap akan lebih banyak lagi Rancangan Perda yang diajukan mengingat DPRD memiliki target untuk membahas 27 Rancangan Perda selama tahun 2020. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyelesaikan Program Legislasi Daerah tahun 2020.

Kedua, secara umum Fraksi PKS menyetujui adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah seharusnya payung hukum untuk pelaksanaan retribusi dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur dan perangkat daerah yang terkait dengan retribusi daerah.

Ketiga, Fraksi PKS mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menghapuskan beberapa jenis retribusi melalui perubahan Perda Retribusi ini mengingat beberapa jenis retribusi ini tidak lagi relevan dan sudah tidak lagi ditarik oleh unit kerja yang menanganinya seperti menghapus beberapa jenis retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian fasilitas dan kendaraan antar jemput dalam area terminal dan lainnya. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta perlu lebih sering melakukan penyisiran terhadap berbagai jenis retribusi yang tidak lagi relevan dan hanya membebani administrasi SKPD untuk melaksanakan pemungutan retribusi tersebut. Apalagi jika jenis retribusi tersebut lebih banyak membebani masyarakat sementara nilainya tidak signifikan bagi pendapatan daerah. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Keempat, Fraksi PKS juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghapuskan retribusi yang terkait dengan pelayanan catatan sipil seperti untuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil. Retribusi yang terkait dengan pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah yang nilainya juga tidak signifikan, sebaiknya memang dihilangkan daripada retribusi ini hanya akan membebani warga yang membutuhkan pelayanan tersebut. Sudah selayaknya retribusi seperti pelayanan catatan sipil ini dihapuskan statusnya sebagai objek yang dikenakan retribusi.

Kelima, dilakukannya perubahan tarif beberapa jenis retribusi ataupun adanya beberapa jenis objek retribusi baru dalam rancangan peraturan daerah perubahan retribusi ini juga bisa diterima oleh Fraksi PKS. Perubahan tarif jenis retribusi tertentu memang perlu dilakukan karena sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, namun perubahan terutama peningkatan tarif beberapa jenis retribusi ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan atas objek yang dikenakan retribusi tersebut. Demikian juga dengan penambahan objek retribusi jenis tertentu seperti sertifikasi kompetensi profesi dan pemakaian sarana/fasilitas kehutanan harus diperbaiki dengan pelayanan atas sarana/fasilitas yang diberikan atas objek yang dikenakan retrbusi tersebut. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Catatan keenam dari Fraksi PKS adalah terkait dengan perubahan tarif retribusi sewa rumah susun. Fraksi PKS menilai bahwa kenaikan tarif retribusi sewa rumah susun untuk warga terdampak program perlu dipertimbangkan lagi dan perlu dievaluasi besarnya tunggakan retribusi yang semakin tinggi. Dengan tarif lama saja sudah cukup banyak masyarakat terdampak program yang umumnya Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) menunggak tarif retribusi sewa yang harus dibayarkan dan total tunggakan retribusi sewanya juga cukup besar. Oleh karena itu kenaikan tarif retribusi sewa rumah susun untuk kelompok masyarakat terdampak program perlu ditinjau kembali.

Sebaliknya, tarif retribusi bagi masyarakat umum selain masyarakat terdampak program pada rusunawa yang terletak di tengah kota dan lokasi strategis serta akses transportasi yang baik, layak untuk ditingkatkan lagi. Tarif retribusi untuk masyarakat umum yang ada saat ini pada beberapa rusunawa di lokasi strategis masih cukup rendah, apalagi jika dibandingkan dengan tarif sewa hunian dengan luasan yang lebih kecil dan berada di kawasan yang sama. Kenaikan tarif retribusi yang sedikit lebih tinggi bagi masyarakat bukan terdampak program diharapkan bisa mensubsidi silang bagi penghuni warga terdampak program dengan tarif retribusi sewa yang lebih rendah. MOHON PENJELASAN !!

Ketujuh, terkait dengan retribusi parkir, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan perubahan tarif maupun mekanisme pemungutan retribusi parkir untuk mengoptimalkan penerimaan dari parkir on street. Selama ini realisasi penerimaan dari retribusi parkir masih sangat jauh dari potensi yang bisa diperoleh yang sebetulnya bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah per tahun. Fraksi PKS mengusulkan beberapa pilihan untuk mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir ini meskipun tarif retribusinya tidak dinaikkan atau hanya dinaikkan sedikit.

Alternatif pertama adalah melalui kerjasama dengan pihak swasta atau dikelola BUMD untuk retribusi parkir on street dan pihak swasta atau BUMD inilah yang mengelola para juru parkir serta ditetapkan target penerimaan dalam kontrak kerjasama dengan audit yang ketat. Alternatif kedua adalah dengan pengenaan retribusi yang dibayarkan langsung dalam setahun dalam bentuk stiker/paneng dan dibayarkan saat perpanjangan STNK dan setelahnya pemilik kendaraan tidak lagi dikenakan retribusi pada area parkir on street. Dengan demikian Pemprov DKI sudah mendapatkan penerimaan di muka dari retribusi parkir ini dengan nilai yang jelas.

Pendekatan ini akan dapat memberikan penerimaan retribusi yang lebih besar sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam retribusi parkir ini. Pada saat sama, Fraksi PKS juga minta agar parkir liar terutama di trotoar dan jalur jalan yang dilarang parkir untuk ditertibkan lebih tegas karena sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Penyesuaian tarif dan mekanisme pemungutan retribusi parkir perlu dijadikan momentum untuk menertibkan parkir liar di trotoar dan badan jalan yang dilarang parkir. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.
Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb


Jakarta, 11 Maret 2020

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua, Sekretaris,

Drs. H. Muhamamad Arifin, H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd