Disampaikan Oleh : Drs. H. Karyatin Subiyantoro, M.Pd.
F R A K S I PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;
Yang Terhormat Saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;
Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Melalui forum Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS turut prihatin dan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi di Maroko yang telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 2800 orang. Semoga pemerintah dan Maroko diberikan kesabaran dan ketabahan akibat musibah ini dan bisa segera bangkit. Jakarta pernah menjalin kerjasama sister city dengan Casablanca, Maroko pada tahun 2018, sehingga sudah sewajarnya kita turut prihatin ada musibah tersebut. Fraksi PKS juga prihatin dengan polusi udara di Jakarta yang masih belum dapat dikendalikan dan telah mengakibatkan warga Jakarta mengalami masalah kesehatan akibat kualitas udara yang buruk.
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Fraksi PKS menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 ini meskipun sudah agak terlambat dan menyebabkan waktu untuk pembahasannya ini menjadi sempit. Belum lagi kita juga harus segera melakukan pembahasan Rancangan APBD 2024. Padahal APBD ini sangat krusial bagi keberlanjutan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Jakarta agar lebih baik dan berkualitas, tidak sekedar membelanjakan anggaran yang tersedia. Fraksi PKS berharap ke depan kita lebih disiplin waktu dalam pembahasan APBD ini sejak tahap awal sesuai dengan siklus anggaran dan kalender pembahasannya. Sehingga pembahasan APBD tidak dilakukan tergesa-gesa karena waktu.
Fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023 untuk lebih memaksimalkan penerimaan dan mempertajam penggunaan APBD bagi pembangunan Jakarta. Pertama, dari sisi penerimaan, Fraksi PKS prihatin dengan diturunkannya target pendapatan daerah sampai Rp. 4,552 triliun atau 6,12% dari penetapan APBD 2023, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang targetnya diturunkan sebesar Rp. 4,527 triliun. Rasanya ini adalah salah satu penurunan target pendapatan daerah terbesar yang pernah terjadi dalam situasi normal. Penurunan target yang besar terutama terjadi pajak daerah yang turun sampai Rp. 600 miliar dan lain-lain PAD yang sah yang targetnya diturunkan sampai Rp. 3,78 triliun. Penurunan target ini patut dipertanyakan mengingat situasi perekonomian Jakarta sudah relatif pulih pasca pandemi Covid-19 dan aktivitas sosial, ekonomi dan bisnis juga sudah berangsur normal. Sehingga harusnya penerimaan dari PAD khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah bisa meningkat lagi dibanding pada masa pandemi. Bagaimana bisa target pendapatan daerah ini justru diturunkan pada saat perekonomian sudah kembali normal.
Disamping itu dalam pandangan Fraksi PKS, masih banyak potensi penerimaan pajak daerah yang belum tergali maksimal akibat lemahnya pendataan dan assessment potensi pajak daerah terutama yang berasal dari aktivitas bisnis yang bergulir setiap hari seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan sebagainya serta tidak berjalannya Fiscal Cadaster. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta melalui SKPD terkait benar-benar transparan berapa sebetulnya potensi pajak daerah dari berbagai aktivitas bisnis tersebut ? Berapa jumlah kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ? Berapa jumlah hotel di Jakarta dan tingkat hunian hariannya ? Berapa jumlah rumah makan dengan berbagai jenis dan kelas serta transaksi hariannya, dan lain sebagainya ? Itulah mengapa Fraksi PKS selalu menekankan pentingnya menggunakan sistem real time online dalam penerapan pajak daerah untuk jenis-jenis pajak tertentu sehingga pajak daerah yang bisa didapatkan bisa mendekati potensi yang sebenarnya. Sehingga harusnya target penerimaan pajak daerah ini masih tetap bisa ditingkatkan. MOHON TANGGAPAN !!
Kedua, Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya realisasi penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah yang potensial pada semester 1 ini seperti dari Pajak Parkir yang baru mencapai 28,8%, Pajak Air Tanah yang baru 38,9% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) yang baru mencapai 32,7%. Demikian pula dengan realisasi dari pendapatan denda atas pajak daerah yang tergetnya cukup besar (Rp. 1,79 Trilun) namun realisasinya sampai semester 1 baru mencapai 12,04%. Ini menjadi catatan penting agar SKPD terkait meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Alih-alih menurunkan target penerimaan pajak daerah dan denda pajak daerah dalam APBD Perubahan, yang harus dilakukan Pemprov DKI adalah menggesa realisasi penerimaan pajak dari target awal. Rendahnya realisasi penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah dan denda pajak daerah pada semester 1 menunjukkan masih lemahnya kinerja dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. MOHON TANGGAPAN !!
Ketiga, dari sisi belanja daerah, dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk APBD Perubahan 2023 ini disebutkan kriteria perubahan RKPD 2023 diantaranya adalah menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pengurangan anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti alokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta, subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Carut marut data KJP Plus dengan cukup banyaknya warga masyarakat tidak mampu yang terhapus dari data penerima KJP Plus maupun bantuan sosial lainnya, serta isu pengurangan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda dikhawatirkan karena adanya pengurangan anggaran untuk dua kebutuhan dasar tersebut akibat menurunnya penerimaan daerah. Bahkan Fraksi PKS meminta agar alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat Jakarta yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang lalu. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Keempat, Secara khusus Fraksi PKS juga meminta ada penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual maupun SKPD yang terkait yang berhubungan dengan upaya membantu masyarakat yang terkena musibah. Fraksi PKS meminta penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok (makan dan minum) bagi warga yang terkena musibah kebakaran terutama pada daerah yang sering terjadi musibah kebakaran seperti Tambora dan kawasan padat lainnya yang dirasakan masih sangat kurang. Hal ini juga diikuti dengan upaya terus mengedukasi masyarakat untuk pencegahan kebakaran. Demikian pula Fraksi PKS meminta kejelasan atas keterlambatan honor para tenaga Jumantik di RW-RW yang mengalami keterlambatan sampai berbulan-bulan. Padahal mereka sudah bekerja keras dalam upaya mengurangi wabah DBD di Jakarta terutama di musim penghujan. Sudah seharusnya honor mereka dibayar tepat waktu dengan memperbaiki sistem yang mendukung pembayaran honor tersebut. MOHON TANGGAPAN !!
Kelima, Fraksi PKS meminta agar program penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dan adil di semua lokasi, terutama untuk menghadapi musim penghujan nanti. Saat ini masih banyak kebutuhan saluran air baik pembuatan baru maupun perbaikan dari saluran yang ada di lingkungan pemukiman warga untuk memperlancar aliran air terutama saat hujan deras agar tidak terjadi banjir dan air cepat surut. Kami juga menemukan ada daerah perumahan elit yang sudah dibangun saluran air dengan cepat, namun di lokasi yang tidak jauh yaitu di Jl. Bulak, Klender ada saluran air di pemukiman warga yang sudah bertahun-tahun tidak juga dilakukan perbaikan. Akibatnya warga yang mengalami kebanjiran di wilayah tersebut saat hujan deras akibat saluran air yang terbengkalai dan tidak kunjung diperbaiki. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk perbaikan saluran air yang masih terbengkalai tersebut mengingat pengajuan dari masyarakat untuk perbaikan saluran sudah disampaikan bertahun-tahun. Sebagai contoh di RW 09 kelurahan Semanan yang sudah mengajukan pembangunan saluran sepanjang 500 meter melalui Musrenbang, tapi tidak pernah terealisasi. MOHON TANGGAPAN !!
Keenam, FraksiPKS mendorong untuk terus melakukan perbakan dan peningkatan kualitas sanitasi di masyarakat terutana di pemukiman padat. Upaya ini juga dalam rangka penurunan stunting dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Saat ini masih banyak rumah di pemukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK yang menyebabkan mereka masih buang air besar di badan air atau bukan di MCK. Di kecamatan Johar Baru misalnya masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK. Pemprov DKI Jakarta perlu mengupayakan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga atau dalam bentuk septic tank komunal agar mereka bisa memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas dengan biaya yang tidak besar. Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakarta untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Catatan Ketujuh, FraksiPKS meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi tingkat pengangguran di DKI Jakarta yang saat ini semakin meningkat dengan angka 8,21 persen. Dampak pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian cukup parah belum sepenuhnya pulih terutama di sektor perdagangan, retail dan UMKM. Belum lagi era transformasi digital yang juga menyebabkan disrupsi pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja dan tidak terserapnya angkatan kerja baru. Upaya pengurangan pengangguran ini dilakukan dengan menambah program pelatihan tenaga kerja untuk jenis-jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan pasar kerja termasuk pasar kerja luar negeri, keterampilan usaha, pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk menjembatani kemitraan UMKM dengan usaha besar melalui berbagai cara, serta kebijakan yang tepat untuk memperbaiki iklim usaha yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru. MOHON TANGGAPAN !!
Kedelapan, FraksiPKS meminta agar dalam mekanisme distribusi sembako bagi penerima KJP Plus agar dikembalikan lagi melalui Perumda Pasar Jaya selain penyaluran melalui kantor Kecamatan agar lebih tersebar dan memudahkan penerima bantuan untuk mengambilnya. Saat ini dengan penyaluran yang hanya melalui kantor kecamatan menyebabkan timbulnya antrian yang cukup panjang karena penerima hanya bisa mengambilnya di kantor kecamatan. Kepadatan antrian ini bahkan bisa menyebabkan ada penerima bantuan yang kehabisan karena terlambat mengantri. Meskipun warga masyarakat tersebut merupakan penerima bantuan, namun tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kemudahan dalam mendapatkan haknya. MOHON TANGGAPAN !!
Kesembilan, Fraksi PKS mendorong untuk sinergi antara Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Salah satu bentuk sinergi yang didorong adalah pemanfaatan jasa layanan Perumda PAL Jaya dalam penyedotan limbah domestik bagi RSUD-RSUD dan Puskesmas yang ada di Jakarta dan juga gedung-gedung kantor SKPD. Selain sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah, upaya ini juga mendukung peningkatan kinerja BUMD di bidang pengelolaan air limbah. Sinergi untuk mendukung peningkatan kinerja BUMD ini juga dilakukan dengan penggantian septic tank yang ada di sekolah-sekolah milik Pemprov DKI Jakarta dengan model Biopal produk dari Perumda PAL Jaya. Penggantian ini juga dalam rangka mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan karena model Biopal yang lebih ramah lingkungan. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Penjabat Gubernur dan jajarannya.
Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, 13 September 2023
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua, Sekretaris,
H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd. Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, MM