Pemandangan Umum FPKS DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018

F R A K S I

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA


PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2018

 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr, Wb.
Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Pada kesempatan ini juga, Fraksi PKS bersyukur dan memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD bahwa pada akhirnya kita bisa mendengarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam forum Sidang Paripurna DPRD yang diselenggarakan kemarin. Semoga momen ini menjadi awal yang baik bagi hubungan yang harmonis dan sinergis antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya.

Kemudian masih belum lama kita lalui, Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 2017. Fraksi PKS mengajak untuk mengenang jasa para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita, semoga dengan momen ini, kita dapat lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, serta menjauhi segala macam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Fraksi PKS akan menyampaikan beberapa masukan dan catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2018  ini,  Fraksi PKS akan membaginya kedalam dua  bagian. Bagian pertama merupakan penilaian atas program-program untuk pemenuhan visi dan misi Gubernur baru yang masuk dalam Rancangan APBD ini. Bagian kedua berisi penilaian secara umum terhadap Rancangan APBD 2018 yang sebagiannya merupakan kebijakan dan program Gubernur sebelumnya sebelum dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur baru.

          Fraksi PKS mengapresiasi Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan Rancangan APBD 2018 kepada DPRD untuk segera dibahas oleh legislatif. Fraksi PKS juga mengapresiasi peningkatan RAPBD 2018 menjadi Rp. 77, 11 triliun atau meningkat sebesar 9,86 % dibanding penetapan APBD 2017. Rancangan APBD 2018 ini juga sudah mencoba mengakomodasi pencapaian visi dan misi gubernur baru terpilih dalam pemenuhan belanja prioritas, maupun hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah dari hasil reses.

          Program-program unggulan Gubernur yang mulai dimasukan dalam Rancangan APBD 2018 ini dalam penilaian Fraksi PKS sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sudah selayaknya program-program ini mulai dijalankan sejak tahun pertama Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan pemerintahannya secara penuh sehingga tahapannya bisa berlangsung dengan baik. Fraksi PKS sangat mengapresiasi program peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui KJP Plus, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Universal Coverage jaminan kesehatan bagi warga Jakarta, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 (Nol) Rupiah dan Pemuliaan Perempuan dan Anak, yang keseluruhannya sudah masuk dan mendapat alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2018 ini. Fraksi PKS berharap program-program tersebut bisa segera direalisasikan sesuai harapan dan aspirasi warga Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

          Meskipun Rancangan APBD 2018 ini sudah memuat program-program dalam rangka pemenuhan visi dan misi Gubernur terpilih, namun pada dasarnya Rancangan APBD 2018 ini sudah disusun dalam masa pemerintahan Gubernur sebelumnya. Program-program Gubernur baru memang sudah coba diakomodasi dan mendapat alokasi anggaran. Namun demikian, Fraksi PKS memandang Gubernur baru harus memiliki kejelasan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Gubernur sebelumnya dalam Rancangan APBD 2018 ini. Beberapa kebijakan Gubernur lama yang memerlukan kejelasan dalam pandangan fraksi PKS diantaranya adalah:

Pertama, terkait dengan kebijakan terhadap Petugas Pemelihara Prasarana Umum (PPSU). Para petugas PPSU yang sudah dipekerjakan selama sekitar dua tahun memerlukan kejelasan status kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sejauh ini PPSU sangat membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan prasarana umum. Bagaimana kebijakan Gubernur terhadap petugas PPSU ini ke depannya terutama terkait status kepegawaiannya ? MOHON TANGGAPAN  !!

          Kedua, Fraksi PKS mengapresiasi kebijakan Gubernur untuk kenaikan tunjangan bagi RT dan RW  dalam Rancangan APBD 2018 ini mengingat RT dan RW adalah garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada payung hukum yang kuat tentang keberadaan RT dan RW dalam bentuk Peraturan Daerah. Padahal dengan beban kerja yang cukup berat dalam melayani warga dan menjadi garda terdepan pelayanan warga, serta tunjangan yang dinaikan, RT dan RW memerlukan landasan hukum yang kuat terkait eksistensi dan fungsinya, sebagaimana Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) agar tidak ada lagi upaya mereduksi peran dan fungsi RT dan RW sebagaimana yang pernah terjadi pada periode sebelumnya. Demikian juga dengan keberadaan petugas Jumantik, PKK dan para pengelola dan guru PAUD.  Bagaimana kebijakan dan program Gubernur ke depannya bagi para RT, RW dan para pendukung pelayanan warga di garis depan lainnya ? MOHON TANGGAPAN !!

          Ketiga, terkait dengan belanja pembebasan lahan yang dialokasikan dalam Rancangan APBD 2018, Fraksi PKS berharap eksekusi dari belanja pembebasan lahan ini dilakukan secara matang sehingga dapat terealisasi dengan baik. Pada masa lalu, banyak gagalnya belanja pembebasan lahan karena perencanaan yang tidak matang. Untuk itu Fraksi PKS menyarankan agar pembebasan lahan dilakukan terhadap lahan-lahan yang sudah ada Surat Keputusan (SK) nya untuk dibebaskan. Hal ini akan memudahkan proses dan juga memperjelas status dari belanja pembebasan lahan yang akan dilakukan. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

          Keempat, Fraksi PKS juga meminta kejelasan kebijakan Gubernur terhadap upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang juga sudah diprogramkan dalam pemerintahan sebelumnya, namun masih menyisakan pekerjaan rumah. Dalam kebijakan untuk peningkatan RTH ini, berapa persen peningkatan RTH yang akan ditargetkan oleh Gubernur ? Lebih detail lagi, dalam bentuk apa RTH tersebut akan diwujudkan ? Apakah dalam bentuk taman kota ? Hutan kota? atau dalam bentuk pemakaman umum ? Bagaimana alokasinya untuk masing-masing  jenis RTH ini ?  Khusus RTH dalam bentuk pemakaman umum ini sangat penting mengingat DKI jakarta mengalami krisis untuk tanah makam sehingga warga yang meninggal pun kesulitan untuk mendapat lokasi makam di Jakarta ?

Bagaimana pula kebijakan Gubernur terhadap ruang-ruang terbuka hujau milik swasta seperti lapangan golf dan lapangan  terbuka yang dikelola swasta ? Apakah diperhitungkan sebagai RTH? Bagaimana mengantisipasinya jika pada ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola pihak swasta ini akan diubah peruntukannya dan memungkinkan dari sisi pengaturan tata ruang, sehingga tidak lagi akan berfungsi sebagai ruang terbuka ? MOHON PENJELASAN !!

Kelima, Fraksi PKS ingin meminta penjelasan terkait dengan salah satu program unggulan yang sangat dinantikan  oleh masyarakat kecil yaitu rumah layak huni (affordable housing) dengan uang muka / DP 0 (nol) Rupiah. Dari sisi lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah dalam program DP 0 (nol) ini, apakah juga mungkin akan menggunakan lahan milik negara/pemerintah seperti lahan di sekitar stasiun dan terminal yang memadukan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Bagaimana juga dengan penggunaan lahan pasar milik pemerintah untuk campuran penggunaan (mix used) untuk pembangunan hunian layak ini seperti pada lahan-lahan milik PD Pasar Jaya ? Dari sisi kriteria, apa kriteria rumah layak huni yang akan digunakan ? Bagaimana juga kriteria bagi penerima yang bisa memanfaatkan program ini ? kebijakan dan informasi yang jelas untuk rumah layak huni ini akan membuat masyarakat yang membutuhkan program ini juga memiliki gambaran jelas untuk bisa memanfaatkannya. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Keenam, terkait dengan status guru agama yang mengajar di sekolah negeri di Jakarta, Fraksi PKS juga meminta pandangan dan kebijakan Gubernur terkait dengan tunjangan bagi guru-guru tersebut. Para guru tersebut mengajar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta namun mendapat tunjangan yang berbeda dengan guru lain karena status kepegawaian yang berbeda. Apakah ke depan akan ada kebijakan khusus untuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta namun bukan berstatus pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta, terutama terkait dengan peningkatan kinerja dan kesejahteraan para guru tersebut ?

Saat ini sebagian guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta sedang dalam proses pengalihan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah DKI Jakarta. Komisi Ombudsman juga sudah meminta untuk mempercepat pengalihan status kepegawaian ini agar pelayanan pendidikan tidak terganggu. Bagaimana pandangan dan kebijakan Gubernur terhadap proses peralihan status kepegawaian guru agama yang mengajar di sekolah negeri di Jakata ini menjadi PNS Pemprov DKI Jakarta ? MOHON TANGGAPAN !!

Ketujuh, Jakarta sebagai ibukota negara harus berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia, apalagi tahun depan kita mendapatkan kehormatan sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Oleh karena itu, dunia pariwisata perlu kita kembangkan agar lebih menarik wisatawan, begitu pula di dunia pendidikan, anak-anak Sekolah Dasar perlu mendapatkan pelajaran Bahasa Inggris sebagai pelajaran yang bermuatan lokal selain PLBJ. Saat ini pelajaran Bahasa Inggris tidak diajarkan di Sekolah Dasar, padahal itu sangat penting bagi masyarakat ibukota. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Kedelapan,  Salah satu program visi misi Gubernur DKI Jakarta adalah menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui program OK OCE. Fraksi PKS mengusulkan agar program ini harus melalui pelatihan dan pendampingan dengan materi yang berjenjang, bukan sekedar pelatihan yang bersifat formalitas. Bagi yang sudah dilatih agar didata sehingga tolak ukur keberhasilannya lebih jelas. Bagi yang ingin mengembangkan usahanya perlu dikenalkan dengan dunia perbankan sebagai akses permodalan.  MOHON TANGGAPAN !!

Kesembilan, sistem transportasi yang terintegrasi masih harus dibenahi, terutama dalam hal manajemen trafik agar tidak terjadi penumpukan penumpang di beberapa titik pemberhentian. Selain itu Pemerintah Provinsi kedepan agar memperhatikan efek kemacetan jika ada pembangunan jalan seperti fly over dan underpass, harus ada pengembangan metode / teknik khusus yang tidak menimbulkan kemacetan jika terjadi pembangunan jalan ini.  MOHON TANGGAPAN !!

Kesepuluh, peran BUMD sebagai perusahaan daerah tidak sekedar berorientasi kepada profit tetapi juga mendukung pelayanan publik sangat penting untuk kita dukung. Penguatan fungsi BUMD ini harus terus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan rumah dengan DP 0 (nol) oleh PD Sarana Jaya harus bersinergi dengan Dinas terkait agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Aset-aset yang telah dibeli oleh BUMD harus menjadi aset Pemprov yang tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun dan BUMD sendiri harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam mencari pendapatannya sehingga tidak tergantung kepada penyertaan modal dari pemerintah. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

 

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 16 Nopember 2017

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

        Ketua,                                                            Sekretaris,

 

 

 

 

                                                  H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA                          H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd