PEMANDANGAN UMUM F-PKS DPRD DKI JAKARTA TERHADAP 3 RAPERDA

0
9

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTATERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014  TENTANG PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA, RANCANGAN PERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA PD. DHARMA JAYA DKI JAKARTA MENJADI PERDA TENTANG PERUMDA DHARMA JAYA

 

Disampaikan Oleh :

KH. MUHAMMAD THAMRIN, MM 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah dan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda PD. Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perumda Dharma Jaya.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak kita semua mendo’akan rekan sejawat, sahabat dan saudara kita Ustadz H. Dany Anwar dan Ustadzah Hj. Ummi Kulsum yang kedua nya adalah Anggota Komisi A dan Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, yang telah wafat mendahului kita di bulan Agustus lalu. Semoga keduanya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Fraksi PKS juga menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas cukup banyaknya warga Jakarta yang wafat karena covid-19, semoga mereka mendapat terbaik di sisi Alloh SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Kita semua juga prihatin dan berdo’a agar wabah Covid-19 ini segera berlalu dan yang sakit bisa segera disembuhkan oleh Allah SWT.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Melalui kesempatan ini, Fraksi PKS akan membagi pemandangan umum fraksi ini kedalam tiga yaitu terhadap Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, terhadap Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah dan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Perda PD. Dharma Jaya DKI Jakarta menjadi Perda tentang Perumda Dharma Jaya.

Pada bagian pertama, Fraksi PKS mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan pengkajian terkait posisi dari Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) ini dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan perundang-undangan terbaru dalam pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dalam Pasal 9 dan 10 disebutkan bahwa urusan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Sementara dari sisi kelembagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan atau Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dengan demikian keberadaan sekretariat di PPPIJ yang berkedudukan dan bertanggungjawab secara operasional kepada Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah menjadi tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan diatasnya. Fraksi PKS sendiri menilai bahwa keberadaan PPPIJ dengan adanya unsur pemerintah daerah didalam pengelolaannya dengan status seperti UPT, maka seharusnya cukup diatur dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian pengelolaan kelembagaannya menjadi cukup fleksibel dan tetap mendapatkan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fraksi PKS juga mendukung agar keberadaan PPPIJ tetap dipertahankan dengan payung hukum Peraturan Gubernur dan dibawah pembinaan SKPD yang terkait. Keberadaan PPPIJ sesuai dengan tujuannya memiliki fungsi penting dalam membentuk masyarakat muslim Jakarta sebagai masyarakat madani yang beriman, bertaqwa, berakhlak, partisipatif dan berperan besar dalam pembangunan Jakarta. Kegiatan pengkajian dan pengembangan Islam yang dilakukan melalui PPPIJ yang dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat muslim Jakarta akan sangat bermanfaat dalam pembangunan masyarakat Jakarta. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan termasuk dalam bidang sumberdaya manusia, pengkajian data dan informasi, pengembangan budaya dan ekonomi islam masih sangat dibutuhkan.

Fraksi PKS juga mengharapkan agar pengelolaan PPPIJ kedepannya harus menjadi menjadi pusat kegiatan untuk membangun peradaban ummat agar Islam dapat dirasakan sebagai agama yang menjadi rahmatan lil ‘alamiin. PPPIJ juga harus mampu membuat program yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat disekitarnya dan perlu mencontoh beberapa masjid di daerah lain yang tidak sebesar JIC namun program-programnya mampu dikenal luas. Sebagai pusat kajian dan pengembangan Islam sudah seharusnya PPPIJ lebih banyak menyelenggarakan program-program unggulan, seperti pengembangan perpustakaan Islam, pembangunan sekolah, tempat pameran budaya, dan pengembangan ekonomi ummat yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada pembangunan Jakarta. Harus diakui selama ini kegiatan PPPIJ kurang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan belum dikenal gaungnya secara luas. MOHON TANGGAPAN !!.

Fraksi PKS juga mengharapkan pengurus PPPIJ kedepannya lebih mempunyai visi untuk peradaban Islam dengan lebih banyak program kajian yang komprehensif dan untuk seluruh kalangan, bukan untuk beberapa golongan tertentu saja dan mencakup berbagai aspek seperti peribadatan, budaya, pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat. Pengurus juga harus membuat PPPIJ lebih dikenal luas oleh masyarakat bahkan luar negeri melalui berbagai kegiatan maupun publikasi yang bermutu. Disisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke PPPIJ mengingat lokasinya yang agak jauh dari pusat kota Jakarta. Tentu saja ini juga harus diikuti dengan meningkatkan kebersihan dan keindahan bangunan maupun area PPPIJ agar lebih menarik untuk dikunjungi. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, Fraksi PKS menilai bahwa upaya melakukan penataan ulang terhadap tata kelola keuangan daerah sangat penting untuk dilakukan. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut sudah seharusnya diikuti dengan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, termasuk dalam pengelolaan dana-dana yang diperuntukan untuk kebutuhan tertentu termasuk Dana Cadangan Daerah.

Selama ini, dalam setiap pembahasan APBD, meskipun tercantum dalam Lampiran 12 Perda APBD setiap tahunnya, namun keberadaan Dana Cadangan Daerah hampir selalu luput dari perhatian. Meskipun juga dalam Perda Nomor 10 Tahun 1999 pada Pasal 3 disebutkan tujuan dari Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, namun dalam pelaksanaanya, dana cadangan ini hampir tidak pernah dipergunakan, termasuk untuk kegiatan pembangunan yang bersifat tahun jamak.

Fraksi PKS memahami adanya kebutuhan penambahan pendapatan dalam APBD untuk menutupi kekurangan penerimaan daerah yang mengalami penurunan tajam akibat adanya pandemi Covid-19 ini serta memenuhi berbagai kebutuhan belanja daerah. Dalam kondisi demikian, maka keberadaan Dana Cadangan Daerah bisa menjadi salah satu sumber alternatif penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini juga sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Cadangan Daerah yaitu menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan APBD. Oleh karena itu Fraksi PKS mendukung dicabutnya Perda Nomor 10 Tahun 1999 agar Gubernur memiliki fleksibilitas dan kemudahan dalam menggunakan dana cadangan daerah ini sebagai sumber pembiayaan APBD untuk menutupi penurunan pendapatan akibat covid-19.

Namun demikian Fraksi PKS juga mengingatkan agar penggunaan dana cadangan sebagai sumber pembiayaan APBD dilakukan secara transparan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sebagaimana amanat tujuan pembentukan dana cadangan daerah. Fraksi PKS juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap mempersiapkan dana cadangan daerah pada tahun-tahun berikutnya untuk mengantisipasi kondisi seperti yang terjadi saat ini. Ketika pendapatan daerah mengalami penurunan tajam sementara ada kebutuhan yang besar untuk pembiayaan pembangunan maupun pelayanan publik, maka diperlukan dana cadangan yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. Untuk itu perlu disiapkan perangkat peraturan yang lebih sesuai dengan muatan yang lebih lengkap untuk pengelolaan dana cadangan daerah. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya, Fraksi PKS mengapresiasi diajukannya perubahan Perda ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang didalamnya ada bab khusus tentang BUMD, mengharuskan BUMD yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengubah namanya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Di sisi lain, Dharma Jaya sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang komiditi strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak maupun usaha kuliner, sangat perlu untuk dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan maupun perluasan jaringan pasar. Dengan kondisi modal dasar saat ini, sulit bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha dan menggarap potensi pasar yang besar. Oleh karena itu perlu dilakukan  peningkatan modal perusahaan melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan. Oleh karena itu perubahan Perda PD Dharma Jaya menjadi Perumda Dharma Jaya ini perlu dijadikan momentum untuk sekaligus melakukan perubahan modal dasar perusahaan menjadi lebih besar agar dapat menampung penambahan modal yang dibutuhkan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus mampu dikapitalisasi Perumda Dharma Jaya, untuk memperluas kapasitas perusahaan, yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Fraksi PKS mengingatkan bahwa fungsi BUMD bukan sekedar entitas bisnis tetapi juga Public Service Obligation(Pelayanan Publik).

Namun Fraksi PKS mengharapkan dengan perubahan nomenklatur perusahaan dan rencana penambahan modal perusahaan ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan yang bergerak di komoditas strategis harusnya mampu memanfaatkan potensi pasar yang besar dan peningkatan tren usaha kuliner. Kondisi pandemi Covid-19 bahkan tidak banyak menurunkan permintaan komoditas yang menjadi bisnis utama perusahaan. Selain melalui peremajaan dan peningkatan alat-alat pendukung produksi dan bisnis, Dharma Jaya perlu membangun kerjasama bisnis yang kuat dengan daerah-daerah yang menjadi produsen daging/sapi, unggas maupun ikan, meningkatkan kemampuan pengemasan dan peningkatan kualitas produksi untuk bisa memenuhi standar yang diminta konsumen khususnya bisnis kuliner. Perusahaan juga harus mulai berani membangun jaringan pasar retail melalui pengembangan outlet-outlet yang berbasis kelurahan, yang diikuti dengan kemampuan penyediaan pasokan yang stabil dengan kualitas baik dan harga yang kompetitif. Ketika usaha sejenis yang dikelola oleh perusahaan swasta sudah membangun jaringan outlet untuk semakin mendekatkan penjualan langsung ke konsumen, harusnya Dharma Jaya juga bisa melakukan hal yang sama. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah dan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda PD Dharma Jaya menjadi Perda tentang Perumda Dharma Jaya. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairot

Billaahi-taufiq wal hidayah,

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 10 Agustus 2020

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

 

Ketua,                                                    Sekretaris,

 

 

H. Mohammad Arifin                                    H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd