Pasca Meninggalnya WNI, Dewan Minta Pelayanan KBRI Malaysia Harus Berbenah

Jakarta – Pasca meninggalnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia saat mengantri pengurusan paspor, insiden tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS yang membawahi bidang Ketenagakerjaan, Kurniasih Mufidayati. Dirinya meminta pelayanan KBRI Malaysia harus berbenah.

Mufidayati menyayangkan kejadian meninggalnya WNI tersebut. Menurutnya, pengurusan paspor yang bermasalah bukan persoalan baru. Paspor sebagai identitas warga negara diluar negeri memegang peranan yang sangat penting.

“Sudah selayaknya pihak-pihak terkait bekerja serius dalam pengelolaanya sehingga warga negara kita yang sedang berada diluar negeri mendapatkan pelayanan terbaik dari KBRI,” kata Mufidayati yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, Sabtu (2/11/2019), di Jakarta.

Politisi Perempuan PKS ini melanjutkan, insiden meninggalnya WNI tersebut sebagai akibat anteran panjang adalah kejadian memalukan dan pukulan telak bagi wibawa negara kita dihadapan negara lain terutama Malaysia. “Kejadian semacam ini tidak semestinya terjadi jika aparat birokrasi dan pihak terkait berbenah diri dan memperbaiki pola pikir mereka dalam menjalankan tugasnya,” tegas Mufidayati.

Masih menurut Mufidayati, masyarakat harus dilayani dengan sebaik mungkin bukan malah menyusahkan dan merepotkan dengan alur birokrasi yang berbelit-belit dan melelahkan. KBRI Malaysia diharapkan bisa melakukan inovasi pelayanan paspor dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Apalagi WNI di Malaysia merupakan yang terbanyak jumlahnya.

“Bayangkan saja, antrian bisa sampai ratusan nomor per harinya. Jumlah loket terbatas dan dibuka untuk pengambilan nomor antrean jam 12 malam, disaat orang istirahat. Saudara-saudara kita para pekerja migran yang mau urus paspor harus berjam-jam antri untuk mendapat pelayanan. Ini melelahkan dan tidak efektif,” cerita Mufidayati yang juga Doktor Kebijakan Publik ini.

Mufidayati menambahkan, inovasi layanan harus segera dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Manfaatnya untuk staf di KBRI yang melayani maupun WNI sebagai penerima manfaat layanan tersebut. Pelayanan online yang sudah dilakukan belum efektif berjalan karena biasanya yang daftar akan dapat jadwal pengurusan sampai sebulan. Sementara kebutuhan masyarakat harus cepat.

“Saya berharap, KBRI Malaysia segera memperbaiki sistem pelayanan paspor yang lebih cepat dan manusiawi sehingga ke depan tidak ada lagi keluhan layanan yang bertele-tele, antrian panjang dan sampai jatuh korban jiwa lagi,” demikian Mufidayati. (tim*)