Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta Tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

TENTANG

 

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

  1. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
  2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PASAR JAYA
  3. RAPERDA TENTANG PERPASARAN

 

 

H. Achmad Zairofi, Lc.

Disampaikan Oleh :

 

 F R A K S I

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA


PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TENTANG 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

  1. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
  2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PASAR JAYA
  3. RAPERDA TENTANG PERPASARAN

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah usulan Eksekutif, yaitu Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pasar Jaya, dan Raperda tentang Perpasaran.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang Pasar Jaya, Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Jaya dan Raperda tentang Perpasaran ini, Fraksi PKS mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan mengajak kita semua untuk memaknai peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 ini dengan semangat persatuan, persaudaraan dan kerja bersama untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Semoga Indonesia semakin maju dan rakyatnya sejahtera serta Jakarta menjadi Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Dalam kesempatan ini pula Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Eksekutif yang telah mengajukan tiga Raperda yang terkait dengan perpasaran dan pengelolaan pasar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, Fraksi PKS akan menyampaikan beberapa masukan dan catatan penting terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini yang akan disampaikan satu per satu untuk masing-masing Rancangan Peraturan Daerah.

  1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Fraksi PKS menyambut baik hadirnya Rancangan Peraturan Daerah ini sejalan dengan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor serta ruang lingkup bisnis memang mengharuskan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum operasional bagi Pasar Jaya sebagai Perusahaan Umum Daerah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terlebih lagi Pasar Jaya juga akan mengelola aset yang sangat besar dan mengelola kegiatan yang sangat terkait dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak yaitu dalam menjamin ketersediaan  pasokan,  stabilitas  dan  keterjangkauan  harga barang kebutuhan pokok di Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Pertama, pada bagian tujuan dari pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, perusahaan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar, namun juga bertujuan untuk mengembangkan pedagang kecil dan pedagang tradisional di dalam pasar dan di sekitar area pasar. Upaya ini dilakukan misalnya dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pedagang kecil dan pedagang tradisional untuk bisa berdagang pada kios/toko di pasar yang dikelola perusahaan melalui berbagai skema sewa yang memungkinkan. Selama ini kerap muncul permasalahan ketika dilakukan peremajaan pasar milik Pasar Jaya, pedagang kecil dan pedagang tradisional tidak bisa kembali berdagang di pasar yang sudah diremajakan karena biaya sewa toko yang melonjak tinggi dan tidak tersedia skema yang memungkinkan pedagang kecil bisa berdagang di kios dalam pasar. Demikian juga penambahan kios dari peremajaan tersebut tidak bisa mendorong berpindahnya pedagang yang selama ini berdagang di luar area pasar untuk berdagang di dalam area pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, dalam pengembangan pasar milik Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, khususnya yang diintegrasikan dengan properti dengan pola mix used, jangan sampai mengurangi tugas dan misi dari pendirian perusahaan untuk menyediakan pasokan kebutuhan pokok warga Jakarta, stabilitas  dan  keterjangkauan  harga barang kebutuhan pokok di daerah serta membina dan mengembangkan pedagang kecil. Pembangunan area pasar yang diintegrasikan dengan hunian juga mempertimbangkan keberadaan penduduk dan pelaku usaha atau pedagang yang berada di sekitar lokasi pasar yang selama ini telah menjadi bagian penting dari keberadaan pasar tradisional yang dikelola Pasar Jaya.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar dalam Pasal 36 ayat ketiga dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya kerjasama oleh perusahaan, dipisahkan antara tujuan peningkatan efisiensi  dan  produktivitas  Pasar Jaya dan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemisahan ini perlu dilakukan agar tujuan kerjasama dalam pengelolaan pasar untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian khusus. Selanjutnya perlu juga menambahkan poin bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pasar Jaya tidak boleh memberatkan dan menimbulkan beban bagi pedagang yang berdagang di dalam area Pasar Jaya. Sebaliknya kerjasama tersebut harus memberikan manfaat bagi pedagang dan tidak semata keuntungan bagi perusahaan. MOHON PENJELASAN !!

Keempat, terkait dengan penggunaan besaran dan komposisi laba bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Rancangan Peraturan Daerah ini, perlu dijelaskan apa yang menjadi dasar pembagiannya sehingga hanya 40% dari keuntungan bersih yang dialokasikan untuk anggaran daerah sebagai deviden. Apakah ada dasar hukum yang menjadi landasan penetapan pembagian keuntungan bersih tersebut. MOHON PENJELASAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

  1. Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Jaya

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Jaya, Fraksi PKS mengapresiasi pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk transparansi dalam rencana pengembangan dan perluasan bisnis Pasar Jaya. Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi rambu-rambu bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan bisnis. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya juga harus melakukan penyesuaian dan adaptasi dalam menjalankan operasional bisnisnya untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam bisnis perdagangan dan retail, termasuk tren menggabungkan pusat perbelanjaan dengan hunian (mix used). Namun Fraksi PKS juga memiliki beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, Fraksi PKS meminta agar dalam Pasal 2 ayat 2 Rancangan Peraturan Daerah ini tentang tujuan pengelolaan dan pengembangan pasar, ditambahkan juga tujuan untuk turut berperan dalam pembinaan dan pengembangan pedagang kecil dan pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dengan melakukan modernisasi pasar, mengintegrasikan pasar dengan hunian melalui pola mix used, tidak boleh justru mematikan pedagang kecil dan pedagang tradisional yang ada didalam pasar maupun di sekitar pasar yang dikembangkan. Misi untuk membina dan mengembangkan pedagang harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan bisnis. MOHON TANGGAPAN !!

 

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Kedua, terkait dengan penyediaan fasilitas  dalam  area  pasar dan  sarana pendukung lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi PKS meminta perlu ada standar minimal luas dan kelengkapannya untuk sarana tempat ibadah yang dibangun di area pasar yang dikelola Pasar Jaya. Luas tempat ibadah sepeti musholla atau masjid yang disediakan harus proporsional dengan besar atau luasnya pasar. Disamping itu tempat ibadah yang disediakan juga berada di tempat yang layak, tidak sulit dijangkau seperti di ujung basement, harus bersih serta cukup menampung jama’ah yang proporsional dengan jumlah pengunjung yang ditargetkan pasar. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, dalam hal kerjasama bisnis stretagis yang dilakukan oleh Pasar Jaya dengan pihak lain, Fraksi PKS meminta perlu ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas dan fungsi manajemen dan pengelolaan antara Pasar Jaya dengan perusahaan mitra, terutama dalam pengembangan bisnisnya. Hal ini untuk menjamin bahwa pihak mitra bisnis tetap mengacu pada tujuan pendirian Pasar Jaya dalam melayani kebutuhan masyarakat Jakarta. Jangan sampai Pasar Jaya hanya menyerahkan seluruh pengelolaan pasar dan pengembangan bisnisnya kepada mitra bisnis dan tidak terlibat dalam manajemen untuk menjaga misi sosial-ekonomi  yang dibawa Pasar Jaya. MOHON PENJELASAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Keempat, Fraksi PKS  memberi adanya fungsi pembinaan pedagang pasar dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar Jaya. Namun fungsi ini harus diikuti dengan adanya indikator kinerja yang jelas terkait dengan pemenuhan kewajiban pembinaan pedagang yang dilakukan oleh Pasar Jaya. Apa saja cakupan pembinaan tersebut ? bagaimana ukuran keberhasilannya ? Bagaimana fungsi tersebut sejalan dengan upaya pengembangan pedagang kecil dan pasar tradisional. MOHON PENJELASAN !!

Kelima, dengan masuknya Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dalam bidang properti yang terintegrasi dengan pasar, maka perlu ada kejelasan pengelolaan untuk properti hunian yang dibangun yang terintegrasi dengan pusat. Jangan sampai konflik yang selama ini sering terjadi antara pengembang dan pengelola Rumah Susun Milik atau Apartemen dengan penghuninya terjadi juga di properti hunian yang dibangun oleh Pasar Jaya. Untuk itu juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rusun mengingat sudah mulai banyaknya konflik antara penghuni dengan pengembang maupun pengelola Rumah Susun Milik atau Apartemen. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Keenam, terkait dengan Sistem Informasi Pasar yang akan disediakan sebagai bagian dari pengelolaan pasar, maka Sistem Informasi Pasar harus mudah dipahami oleh pedagang dan konsumen. Khusus untuk informasi harga, perlu dipasang di tempat yang strategis di pasar, mudah dilihat dan menggunakan informasi terkini, untuk menjadi acuan pedagang dan pembeli. MOHON TANGGAPAN !!

Ketujuh, produk kebutuhan pokok khususnya bahan pangan, sayuran dan buah-buahan yang masuk ke wilayah Jakarta melalui pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya harus memiliki kualitas yang baik, terjaga kesegarannya dan siap pakai. Untuk itu,  Fraksi PKS mengusulkan perlunya Pasar Jaya untuk mengembangkan terminal agribisnis di luar wilayah Jakarta khususnya pada jalur masuk komoditas pertanian. Dengan demikian, produk pertanian yang masuk ke Jakarta sudah dalam kondisi bersih, terpilih dan jika dilakukan pengolahan sudah melalui pengolahan yang terstandar. Disamping itu juga sampah dari hasil penyortiran dan pengolahan yang dilakukan tidak masuk ke Jakarta. Pada saat yang sama Pasar Jaya juga perlu menjalin kerjasama dengan daerah pemasok untuk komoditas tertentu yang strategis seperti beras, sayuran, daging dan kebutuhan pokok lainnya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok strategis tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan kegiatan bisnis di Jakarta. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

  1. Raperda tentang Perpasaran

Terkait dengan Raperda Perpasaran, Fraksi PKS juga mendukung diajukannya Rancangan Peraturan Daerah ini mengingat Peraturan Daerah yang mengatur tentang perpasaran swasta yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 sudah cukup lama dan memerlukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Di samping itu, kondisi pasar-pasar tradisional di Jakarta yang masih memprihatinkan seperti kesan tidak teratur, tidak tertata, kotor, sarana pendukung yang minim dan fasilitas banyak disalahgunakan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih baik, rinci dan tegas. Di sisi lain perpasaran modern mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 15 tahun terakhir dengan banyak berkembangnya retail modern dan superblok yang mengintegrasikan pasar, pusat perbelanjaan dan hunian.

Fraksi PKS juga memeiliki beberapa usulan dan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah ini perlu menambahkan lingkup pengaturan untuk perpasaran sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Rancangan Peraturan Daerah ini. Lingkup pengaturan perlu ditambahkan pengaturan tentang keberadaan (lokasi dan jarak) retail modern dan pasar tradisional, pengendalian harga, penyelenggaraan pasar khusus, dan aturan kerjasama retail modern dengan pemasok barangnya, khususnya dengan Usaha Kecil dan Menengah. Lingkup pengaturan ini diperlukan mengingat mulai banyaknya permasalahan yang muncul terkait jarak dan lokasi pasar antara retail modern khususnya pasar swalayan dengan pasar dan pedagang tradisional, keberadaan pasar khusus, kewajaran harga, dan kerjasama pasokan ke retail modern. MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS mengusulkan agar pada setiap pasar rakyat atau pasar tradisional, pengelola pasar diwajibkan melakukan zonasi sesuai jenis barang dan melakukan monitoring dan pembinaan terus menerus terhadap pengaturan zonasi ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencemaran silang antara komoditas, menjaga keteraturan pasar dan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS belum melihat adanya pengaturan sejak awal tentang standar fasilitas yang harus disediakan oleh pasar, termasuk didalamnya standar penyediaan tempat ibadah. Pasal 24 Rancangan Peraturan Daerah ini maupun melalui peraturan turunannya, perlu mengatur kepada semua jenis pasar tentang  standar minimal luas dan kelengkapan sarana tempat ibadah yang dibangun di area pasar terutama untuk pasar, departement store, mall dan sejenisnya yang cukup besar. Luas tempat ibadah sepeti musholla atau masjid yang disediakan harus proporsional dengan besar atau luasnya pasar dan berada pada tempat yang layak, bersih, terang, tidak kumuh dan mudah diakses. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung maupun pedagang yang ingin menjalankan ibadahnya. Aturan yang tidak jelas dan tegas selama ini menyebabkan beberapa pasar mengabaikan penyediaan tempat ibadah yang layak bagi pengunjung maupun pedagang. MOHON PENJELASAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Keempat, Fraksi PKS mengusulkan agar dalam Pasal 28 dalam rancangan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang tanggung jawab pengelola pasar rakyat, perlu ditambahkan tanggung jawab pengelola pasar untuk menyediakan fasilitas pendukung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung seperti sarana kebersihan, sarana dan petugas keamanan, area parkir, akses keluar-masuk, tempat ibadah dan lainnya. Selain itu perlu ditambahkan bahwa pengelola pasar juga bertanggung jawab untuk memastikan pasar dalam keadaan bersih, teratur dan tertata dengan baik sehingga nyaman bagi pengunjung dan pedagang yang berjualan didalamnya. MOHON TANGGAPAN !!

Kelima, Fraksi PKS menyambut positif dan mendukung ketentuan dalam Pasal 29 yang memberikan kesempatan yang sama bagi para pedagang tanpa diskriminasi dan menempatkan pedagang secara adil dan transparan dengan memberikan prioritas kepada pedagang lama yang terdaftar. Kebijakan ini sangat kondusif untuk mendorong tumbuhnya pedagang kecil untuk bisa lebih berkembang. Untuk itu Fraksi PKS juga berharap melalui kebijakan ini, pengelola maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengupayakan pedagang yang masih berjualan di luar area pasar untuk bisa berdagang di dalam area pasar dengan berbagai skema yang memudahkan pedagang. MOHON TANGGAPAN !!

Keenam, terkait dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) tentang pengawasan, pengendalian serta pemberdayaan pengelolaan pasar rakyat, perlu ditambahkan bahwa pemberdayaan ini juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan sarana pendukung lainnya didalam pasar yang mendukung kegiatan usaha pedagang maupun kemudahan dan kenyamanan pengunjung dan pedagang. Fasilitas dan sarana pendukung seperti sarana kebersihan, tempat ibadah, toilet yang bersih, sirkulasi udara yang baik diperlukan agar lebih banyak konsumen yang datang ke pasar rakyat. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Ketujuh, Fraksi PKS mengusulkan agar dalam Rancangan Peraturan Daerah ini membuat ketentuan yang mengarahkan pada kebijakan pengelolaan pasar yang lebih modern namun tetap dengan kekhasan dan keunikan tersendiri serta menjadikan pasar rakyat dan pasar tradisional menjadi bagian dari promosi pariwisata Jakarta. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan pasar yang khas serta menjadikan pasar rakyat dan pasar tradisional sebagai objek wisata kuliner atau wisata edukasi bagi anak-anak tentang perdagangan komoditas.

Fraksi PKS juga mendukung dimuatnya ketentuan penyelenggaraan inkubator wirausaha pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Program ini sejalan dengan kebutuhan untuk menumbuhkan banyak wirausaha baru di Jakarta dalam mengatasi masalah pengangguran.

Kedelapan, Fraksi PKS juga memberikan penilaian positif dengan adanya ketentuan tentang kemitraan dan tanggung jawab usaha bagi pusat perbelanjaan yang diatur tersendiri dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Ketentuan ini sangat penting untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Namun ketentuan ini harus didukung dengan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya untuk memastikan bahwa pusat perbelanjaan tersebut telah menjalankan program kemitraan dan tanggung jawab tersebut. MOHON TANGGAPAN !!

Kesembilan, Fraksi PKS meminta untuk adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas terkait dengan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan pasar modern dan swalayan. Diantaranya hal yang terkait dengan operasional, jenis barang yang dijual termasuk ketentuan tentang barang produksi dalam negeri dan barang dengan merek sendiri, swalayan yang menjual makanan yang dikonsumsi secara langsung, penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan dan sebagainya. Pengaturan yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah cukup lengkap dan baik, namun perlu didukung dengan monitoring dan pengawasan yang ketat dan terus menerus, serta dengan penindakan yang tegas. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, belum secara eksplisit dicantumkan tentang mekanisme penertiban dan pengawasan yang akan dilakukan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan. Padahal dalam prakteknya saat ini, hal-hal yang dilarang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini justru banyak dilakukan oleh swalayan. Secara khusus fraksi PKS juga meminta adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang jarak pasar swalayan dalam berbagai skala usaha dengan pasar tradisional mengingat semakin tersingkir dan terpukulnya keberadaan pasar dan warung tradisional dengan keberadaan swalayan di dekatnya tanpa kejelasan pengaturan jarak. MOHON PENJELASAN !!

 Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah. Kami berharap poin-poin penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 

Jakarta, 14 Agustus 2017

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

Ketua,                                                                    Sekretaris,

 

 

 

 

  1. Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA                   H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd