PAD DKI Jelas Berkurang, Dewan Tegaskan Pemprov DKI RAPBD 2021 Jangan Boros Lagi

0
16

Jakarta – Kontraksi APBD 2020 yang berulangkali dijelaskan Gubernur DKI Jakarta jelas harus dihadapi dengan penghematan. Memasuki masa pembahasan RAPBD DKI Jakarta di DPRD yang terlihat jelas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah jelas berkurang, anggota Komisi B dari FPKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menegaskan kepada Pemprov DKI, agar penyusunan anggaran jangan lagi memasukkan mata anggaran yang rangkap atau boros.

“Ada beberapa hal yang bisa dipangkas dulu,” katanya di Kantor DPRD Kebon Sirih, Senin (5/10/2020).

“Anggaran peringatan hari besar dan hari raya, seragam-seragam, seminar, dan honor-honor perjalanan, itu bisa potong dulu,” tegasnya lagi.

Selama ini MTZ mengakui, kadang-kadang anggaran jadi boros karena peringatan hari-hari besar nasional atau kegiatan-kegiatan lain yang lolos.

“Tapi di masa pandemi begini, setidak-tidaknya anggaran harus ketat, jangan sampai lolos terlalu besar yang begitu,” jelas MTZ yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Timur.

Seperti diketahui, memasuki Oktober 2020 ini, masa penyusunan RAPBD 2021 telah tiba. Penerimaan DKI Jakarta dari berbagai sektor mengalami penurunan drastis, sebagaimana dijelaskan oleh Bapenda DKI Jakarta pada awal September lalu.

MTZ berharap anggaran dari RAPBD 2021 justru lebih banyak keluar di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan rakyat, misalnya, UMKM. Sebab, menurut dia, UMKM adalah pihak yang paling kena dampak dari anjloknya perekonomian Jakarta akibat COVID-19.

Dalam studi yang dipublikasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 28 Juni 2020, 72,02 persen UMKM di Indonesia menyatakan tidak dapat mempertahankan usahanya hingga Oktober 2020.

“Hal ini, tentu harus menjadi perhatian bersama,” pungkas MTZ.