Masyarakat Harus Dapat Hak Jawab Penerbitan SK HGB Pulau D

abdurrahman suhaimi

Masyarakat diimbau untuk meminta hak jawab kepada pemerintah atas diterbitkannya SK HGB Pulau D Reklamasi untuk PT Kapuk Naga Indah, sebab SK tersebut sontak membuat warga kaget mengingat waktu penerbitannya yang sangat singkat.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui dasar hukum yang melandasi penerbitan SK HGB tersebut serta memperoleh keadilan.

“Fraksi mengajak kepada komponen masyarakat untuk bertanya ini perlu didalami, perlu diteliti termasuk ombudsman misalnya untuk melihat sejauh mana keputusan ini? Atau hak yang diberikan kepada satu PT dengan tanah seluas sekian,” ajak Abdurrahman, di Jakarta, Kamis (31/8).

Menurut Abdurrahman, Indonesia yang merupakan negara hukum ini seharusnya menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan. Dia menegaskan masyarakat berhak mendapat keadilan dengan meminta hak jawab yang dimaksud.

“Rasanya itu cepat sekali dikeluarkan. Luas yang lebih dari 3 juta meter persegi dengan tanah segitu dikeluarkan kepada satu PT, saya kira, saya mempertanyakan rasa keadilannya. Menurut saya negara ini kan negara hukum artinya negeri milik kita semua, jadi saya mengajak kepada seluruh warga kemudian instansi instansi terkait dengan pertanahan ini untuk mendapat jawaban,” katanya kepada Swamedium.com.

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai terbitnya surat Sertifikat HGB dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017 kepada Perusahaan Pengembang PT Kapuk Naga Indah pada Kamis (24/8) lalu, sebab pembahasan soal Perda Zonasi di DPRD DKI pun belum rampung. (Ima)

Sumber : http://www.swamedium.com/2017/08/31/masyarakat-harus-dapat-hak-jawab-penerbitan-sk-hgb-pulau-d/