Masuknya Program Pendidikan Keluarga dan Pemuliaan Perempuan Dalam APBD 2020, Dewan Apresiasi Gubernur Anies

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Solikhah mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang telah mengadakan beberapa program yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga. Demikian disampaikan Solikhah saat Rapat Kerja Komisi E dengan Dinas Pendidikan, Selasa (29/10/2019) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

 

Lilik, karib dirinya disapa, mengatakan, pertama dirinya mengapresiasi Disdik yang telah mengadakan Program Pendidikan Keluarga, ini merupakan sebuah kemajuan yang perlu diapresiasi dengan baik, melihat kondisi yang semakin berat tantangan pendidikan, utamanya permasalahan tujuan dan fungsi keluarga yang banyak menggeser nilai-nilai keluarga, maka pendidikan keluarga merupakan hal yang penting dan pemerintah ikut hadir dari sisi kebijakan dan anggaran.

 

“Program pendidikan keluarga masih sangat rendah dan masih digabung program lain. Ini kami dorong untuk ditingkatkan menjadi program sendiri atau ditambah, karena kita harus menyelesaikan pendidikan ini dari hulunya baru ke hilir, dari preventif baru kuratif. Saya sangat mendukung dan mendorong program ini menjadi program  tersendiri,” jelas Lilik yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS DKI Jakarta.

 

Kedua, masih menurut Lilik, dirinya memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena telah memberikan mata anggaran tersendiri untuk Pemuliaan Perempuan. “Program ini juga masuk kedalam program strategis atau prioritas daerah. Ini akan membawa keberkahan tentunya buat masyarakat DKI Jakarta kedepan dalam memuliakan perempuan,” sambung politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat IX ini.

 

Terakhir, ketiga Lilik melanjutkan, dirinya minta kepada Dikdis agar dipastikan semua program strategis daerah tepat sasaran dan substansif, poin-poin pendidikan keluarga untuk menuju masyarakat yang sehat, kuat dan kokoh dimulai dari perhatian pendidikan keluarga. Fraksi PKS mendorong anggaran program pendidikan keluarga ini melalui anggaran yang cukup.

 

“Kasus perceraian di Jakarta cukup tinggi, data tahun 2018 ada 21ribu lebih kasus perceraian, padahal ketahanan nasional diawali dengan ketahanan keluarga,” tandas Lilik.

 

Lilik pun menyarankan, program pendidikan keluarga ini dapat berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) dan Dinas Kesehatan.