Layanan Masih Buruk, BPJS Dikeluhkan Warga Jaktim

Layanan Masih Buruk, BPJS Dikeluhkan Warga Jaktim

Jakarta (8/6) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih saja dikeluhkan masyarakat akibat pelayanan yang dinilai masih buruk. Hal ini te...

FOTO – Konsolidasi Tim Pemenangan Anies-Sandi Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Se-Jakarta Selatan
Prabowo: Pilkada DKI Simbol Pertarungan Jujur
FOTO – PKS Jaksel Kirimkan Puluhan Kadernya Mengikuti Pelatihan Konselor Keluarga di Yogyakarta

Jakarta (8/6) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih saja dikeluhkan masyarakat akibat pelayanan yang dinilai masih buruk.

Hal ini terungkap dalam acara “Reses Kedua-2017, Serap Aspirasi” yang diselengarakan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (8/6/2017).

“Dari apa yang disampaikan masyarakat kepada kami, terutama ketika saya reses di Kramat Jati, Pondok Bambu dan Jatinegara (semuanya di Jakarta Timur), salah satu yang dikeluhkan warga adalah masih buruknya pelayanan BPJS. Tapi saat reses di sini tadi (di Pondok Kelapa), keluhan itu tidak muncul,” kata Suhaimi kepada harianumum.com.

 

Foto Reses Abdurrahman Suhaimi_Juni 2017

 

Ia menjelaskan, buruknya pelayanan BPJS menurut warga adalah, karena selain pelayanan yang bertele-tele, juga tak jarang warga yang telah mengantre sejak pukul 03.00 WIB, tak terlayani karena jam buka BPJS sudah habis.

“BPJS perlu meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan sistem dan mekanisme pelayanan dengan lebih baik. Jika pelayanannya terus seperti ini, meski ini program pemerintah, bukan mustahil akan ditinggalkan,” katanya.

Selain masalah BPJS, Suhaimi menjelaskan kalau keluhan yang disampaikan warga beraneka ragam, dan umumnya sesuai dengan kondisi wilayah dimana warga tinggal.

Ia mencontohkan warga Kramat Jati yang mengeluh karena selalu dilanda banjir, dan juga kemacetan yang selalu saja terjadi di depan Pasar Kramat Jati.

Sementara warga Pondok Kelapa mengeluhkan soal taman dan maraknya begal yang dapat mengancam jiwa mereka.

“Persolan lain yang disampaikan juga menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Di antara keluhan itu ada yang bersifat situasional saja, seperti keluhan warga Pondok Kelapa soal begal,” katanya.

Ia memastikan semua aspirasi yang terserap ini akan dilaporkan secara formal kepada pimpinan Dewan agar dapat dibawa ke sidang paripurna, dan kemudian ditindaklanjuti oleh eksekutif (Pemprov DKI).

Ia berharap, aspirasi yang penindaklanjutannya membutuhkan anggaran, dapat masuk dalam APBD, sehingga keluhan warga dapat teratasi. (rhm)
Lurah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Siska Leonita, meminta remaja di lingkungannya untuk tidak keluar rumah setelah pukul 22.00 WIB.

Pasalnya, saat ini sedang marak isu begal yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.

“Alhamdulillah di Pondok Kelapa tidak pernah terjadi tawuran warga, namun terkait dengan maraknya isu begal belakangan ini, ini harus kita waspadai bersama,” katanya dalam acara bertajuk .

Ia menjelaskan bahwa wilayah Pondok Kelapa, terutama lingkungan RW 11, merupakan wilayah jalur perlintasan tiga wilayah, di antaranya Pangkalan Jati dan Bekasi.

Karena merupakan wilayah perlintasan, lanjut dia, maka Pondok Kelapa menjadi rawan aksi begal.

“Karena itu di atas jam 22.00, anak-anak dan remaja jangan keluar rumah,” tegasnya.

Selain hal tersebut, dalam acara ini Siska juga menyampaikan aspirasi warganya kepada Suhaimi agar dapat diakomodir oleh DPRD DKI, dan direalisasikan. Aspirasi tersebut di antaranya adalah keinginan warga agar lahan Yayasan Bahtera yang berada di lingkungan RW 11, segera dibebaskan dan kemudian difungsikan menjadi taman karena berada di jalur hijau.

Selain itu, taman yang telah dibebaskan, diharapkan segera dapat dijadikan taman interaktif karena sangat dibutuhkan warga.

Menanggapi hal ini, Suhaimi mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan warga akan dilaporkan secara formal kepada pimpinan Dewan dan akan dibawa pula dalam sidang paripurna, sehingga tahun depan dana untuk pembebasan lahan maupun pembangunan taman interaktif, diharapkan telah dapat dianggarkan.

Namun untuk larangan kepada anak-anak dan remaja akibat maraknya isu begal, ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta yang juga wakil ketua Komisi D DPRD DKI ini mengatakan, untuk mengantisipasi munculnya aksi begal di Pondok Kelapa perlu dibangun kebersamaan dan kesadaran untuk menjaga lingkungan, antara lain dengan melakukan ronda dan memberlakukan sistem buka tutup di tempat-tempat tertentu.

“Pendidikan kepemudaan atau pembekalan dari aspek cinta negara, bela negara, juga diperlukan. Plus pembekalan akhlaknya agar jika mereka fanatis pada sesuatu, tidak menjadi fanatis buta, melainkan fanatis yang terukur dan argumentatif,” imbuhnya.

Ia memstikan bahwa aspirasi warga ini setelah disampaikan kepada pimpinan Dewan dan dibawa ke paripurna, akan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait, di antaranya Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

 

Sumber : harianumum.com

COMMENTS