Kurangi Penyebaran Virus Korona, Fraksi PKS DPRD DKI Nilai Positif Ditutupnya Aktivitas Transaksi Tunai Transjakarta

Jakarta –  Dihentikannya semua bentuk transaksi uang tunai sejak 19 Maret 2020 dalam aktivitas isi ulang atau top up uang elektronik serta pembelian kartu perdana di seluruh halte bus rapid transit (BRT) untuk sementara waktu oleh PT Transjakarta, mendapat penilaian positif dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin, untuk mengurangi penyebaran virus korona atau Covid-19.

Menurut Khoirudin yang juga Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini mengatakan, kebijakan tiket non tunai sebenarnya merupakan kebijakan nasional dengan diterapkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu Electronic Fare Collection (EFC).

 

“Ini sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, dimana pola pembayaran tunai sudah tidak sesuai lagi, terlebih di Jakarta yang sedang bertransformasi menuju sistem city 4.0,” jelas Khoirudin yang duduk di Komisi Keuangan DPRD DKI, di Jakarta, Senin (23/3/2020).

 

Khoirudin melanjutkan, selama ini apa yang sudah dilaksanakan Transjakarta terhadap transaksi tunai sudah mengarah ke kebijakan tersebut juga dalam mendukng kebijakan Gubernur DKI terkait social distance, penumpang diberikan jarak untuk duduk. Adapun kejadian wabah korona ini menghadirkan hikmah baru atas penyebaran dan penularan virus korona.

 

“Proses transformasi dari pembayaran tunai menjadi non tunai harus dipercepat dan bukan sementara, karena uang tunai diduga kuat dapat menjadi media perantara penularan virus,” pungkas Khoirudin.