Kontroversi Sanksi Perda Covid, Fraksi PKS : Tunggu Peraturan Gubernur untuk Pelaksanaannya

0
28

Jakarta – Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 oleh DPRD DKI Jakarta, langsung mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Perhatian terutama tertuju pada adanya ketentuan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi dengan ancaman denda paling banyak sebesar Rp 5 juta. Sebagian publik menilai ancaman hukumannya terlalu tinggi, sementara vaksin untuk covid-19 ini dinilai masih dalam tahap pengujian. Belum lagi terkait dengan isu kehalalan zat vaksinnya. Sebagian orang di masyarakat selama ini juga masih ada yang menolak jenis vaksin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin mengatakan, sebaiknya publik menunggu aturan turunan dari Perda ini nantinya yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Dinas Kesehatan. Dari Perda ini akan dibuat sekitar 17 Peraturan Gubernur atau aturan turunan lain yang akan mengatur lebih detail dan teknis setiap pengaturan dalam Perdanya, termasuk pengaturan masalah bantuan sosial, PSBB maupun vaksinasi jika sudah tersedia.

“Berbagai aturan yang ada di Perda ini baru bisa dijalankan setelah hal-hal yang bersifat teknis yang akan diatur dalam Pergub, yang akan segera diterbitkan oleh Gubernur,” jelas Arifin, Senin (26/10/2020) di Jakarta.

Arifin pun mengingatkan, dalam situasi pandemi covid-19 ini, perlindungan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama dari Perda Penanggulangan Covid-19. Selain itu Perda ini dibuat diantaranya juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat saat menghadapi pandemi untuk mencegah penyebaran dan penularan covid-19 dengan tidak melanggar protokol ksesehatan. Perda ini juga bertujuan agar masing-masing pihak memahami hak dan tanggungjawabnya dalam penanggulangan covid-19 ini. Warga yang harus terinfeksi covid-19 dan harus menjalani isolasi juga mendapat jaminan bantaun dari pemerintah.

“Karenanya kami mengharapkan agar Pemprov DKI nantinya memberikan sosialisasi yang baik dan masif sampai ke akar rumput terkait pengaturan dalam Perda ini,” kata pria yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta ini.

Arifin menambahkan, terkait dengan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi, anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta Utara ini juga menyampaikan bahwa pengaturan tentang vaksininasi ini pastinya mengikuti pengaturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, mengingat penyediaan vaksinnya juga diatur oleh pemerintah pusat.

Saat ini, Arifin menyebutkan, pengaturan tentang vaksinasi sendiri masih dibuat dan pemerintah pusat sedang menyiapkan roadmap pemberian vaksin. Tentu tidak semua akan diberikan vaksin covid-19 ini, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang memiliki resiko tinggi dalam penanggulangan covid-19.

“Diantaranya, aparat keamanan, tenaga medis, petugas penjaga perbatasan serta mereka yang di garda terdepan dalam penanganan pandemi covid-19 ini,” tandasnya.

Karena itu, lanjut Arifin, dirinya meminta semua pihak berfokus pada pengaturan yang lain dalam Perda penanggulangan covid ini seperti penegakan protokol kesehatan, perlindungan dan jaminan bagi tenaga medis, pengaturan kegiatan sosial-ekonomi selama masa pandemi, bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid. Arifin juga yakin Pemprov DKI nantinya akan berhati-hati dalam penerapan setiap sanksi yang akan diberikan, apalagi untuk yang sensitif seperti masalah vaksin ini.

“Kami berharap Pemprov DKI nantinya, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang vaksin ini, sebelum nantinya pemberian vaksin di Jakarta mulai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat,” kata Arifin mengakhiri.