Ketua DPRD DKI Disomasi Gara-gara Tak Gelar Sidang Paripurna Istimewa Anies-Sandi

Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi disomasi kelompok relawan pendukung Anies-Sandi karena tak menggelar sidang paripurna istimewa.

 

Para pendukung Anies-Sandi dari Bang Japar Indonesia (BJI) yang mengirimkan surat somasi

 

“Hari ini, kami serahkan surat somasi kepada ketua DPRD DKI Jakarta, di Kantor DPRD DKI Jakarta,” kata Ketua BJI, AI Rido, beberapa waktu lalu.

Menurut Rido, alasan Prasetyo meniadakan agenda tersebut dengan alasan payung hukum Tatib DPRD tidak tepat.

 

Sebaliknya, kata dia, sidang tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting bagi rakyat DKI Jakarta untuk mendengarkan pidato penyampaian visi dan misi dalam membangun Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun kedepan.

 

“Terlebih sidang paripurna istimewa tersebut merupakan amanah dari pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri,” ujar Rido.

 

Dikatakan dia, hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.162/3484/OTDA tertanggal 10 Mei 2017 tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati /Walikota pada Sidang Paripurna DPRD Paska Pelantikan Serentak Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota /Wakil Walikota.

 

“Mestinya sebagai ketua mengakomodir harapan rakyat Jakarta,” pungkas Rido.

 

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Nasrullah memastikan bakal menentukan nasib posisi Prasetio Edi Marsudi sebagai DPRD DKI-1 dalam satu pekan ke depan.

 

Hal itu menanggapi laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Dewan Prasetio oleh anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman.

Nasrullah menyatakan pihaknya akan memproses laporan tersebut.

 

“Laporan ini akan kita proses dalam sepekan. Setelah itu, baru akan dibahas di internal BK,” ujar Nasrullah.

 

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan menunggu sekaligus melihat perkembangan apakah dalam sepekan ini Prasetio menandatangani surat untuk Bamus paripurna istimewa Anies-Sandi.

“Jika tidak, setelah dibahas di internal, yang bersangkutan akan kita panggil dan kita mintai keterangan,” imbuh Nasrullah.

Politisi PKS ini mengakui, pihak pelapor, yakni anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, melaporkan Prasetio dengan tuduhan telah melanggar Tata Tertib DPRD dan telah bertindak tidak etis.

“Kalau tuduhan ini terbukti, ada sanksi yang akan kita rekomendasikan kepada pimpinan fraksi untuk ditindaklanjuti. Yang paling ringan adalah diberikan teguran tertulis. Yang paling berat diusulkan untuk diganti,” pungkas Nasrullah.

 

 

Sumber : wartakota.tribunnews.com