Ismail: Perlu Pengawasan Optimal pada Kegiatan Urban Farming dan Pembinaan Kewirausahaan

0
7

Bogor – Usulan kegiatan urban farming dan pembinaan kewirausahaan yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta di pembahasan KUA PPAS 2021 mendapat sorotan dari anggota legislator Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail.

Menurut Ismail, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang optimal pada pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Sehingga akan didapatkan laporan yang komprehensif tentang efektivitas pelaksanaannya serta tujuan dari kedua kegiatan tersebut bisa tercapai secara optimal.

“Untuk kegiatan urban farming belum ada laporan komprehensif yang dapat dijadikan alat ukur keberhasilan kegiatan tersebut. Yang terlihat baru sebatas pelatihan, distribusi peralatan dan bibit, namun masih lemah pengawasan dan follow up nya. Akibatnya di beberapa tempat masih terlihat sejumlah perlengkapan urban farming yang mangkrak tidak terpakai,” jelas Ismail, Selasa (17/11/2020) di Bogor, Jawa Barat.

“Begitu pula dengan kegiatan pembinaan kewirausahaan. Sejauh ini yang terlihat baru sebatas rekrutmen calon wirausaha yang kemudian diikutsertakan dalam pelatihan. Sedangkan follow up dari pelatihan tersebut belum terukur”, tambah Ismail.

Diketahui, pada pembahasan KUA PPAS 2021 terdapat sejumlah kegiatan prioritas DKPKP di tahun 2021. Diantaranya adalah subsidi pangan untuk 1,1 juta penerima manfaat, pemantauan ketersediaan 9 komoditas pangan, urban farming di 197 lokasi, serta pengembangan kewirausahaan. Total anggaran yang diajukan oleh DKPKP sekitar 418 miliar rupiah. Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan urban farming sekitar 4,6 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang diusulkan untuk kegiatan pembinaan kewirausahaan sekitar 6,8 miliar rupiah.