Hadiri Musrenbang, Ismail: Warga Terhalang Kepgub 122 Tahun 1997, Aturannya Harus Ditinjau Ulang

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat, Senin (29/3/2021) Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan masih ada masyarakat yang tidak bisa mengurus surat kepemilikan tanah di Jakarta, karena terhalang oleh Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997. Dirinya juga sudah meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang kebijakan tersebut pada November 2020 lalu.

“Ada aspirasi dari warga Petamburan yang tidak bisa mengurus surat kepemilikan tanah melalui program PTSL akibat terhalang peraturan keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997, hal ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ismail.

Selain itu, Anggota DPRD Jakarta Fraksi PKS ini juga menjelaskan selain warga Petamburan, terdapat juga warga Gunung Sahari Selatan yang juga tidak dapat mengurus surat kepemilikan tanah melalui program PTSL. Hal tersebut terjadi karena adanya sengketa antara warga dengan Sekretariat Negara.

“Ini harus jadi perhatian bersama, harus diselesaikan segera, apa masalahnya, karena sudah lama terjadi,” sambung Ismail yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Pusat.

Aspirasi masyarakat tersebut diperoleh Ismail dari 80 kegiatan serap aspirasi (Reses) periode 2019-2021 di 44 Kelurahan dan 8 Kecamatan di wilayah Kota Jakarta Pusat.

Acara Musrenbang ini dilaksanakan di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan mengangkat tema peningkatan perekonomian masyarakat berbasis kota berketahanan.

Related Posts