Hadiri Bimtek Kesbangpol, PKS: Keterbukaan Informasi Penting Untuk Kepercayaan Masyarakat

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Keterbukaan Informasi di era reformasi menjadi sebuah kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya terhadap Partai Politik.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif saat hadir dalam Bimbingan Teknis terkait Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Pengurus PPID pada Partai Politik di DKI Jakarta, Rabu (26/6/2024) di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena keterbukaan informasi adalah keniscayaan pada lembaga atau institusi khususnya partai politik yang salah satu pendanaannya berasal dari APBN atau APBD,” sambung Zakaria.

Untuk itu, sangat penting jika Kesbangpol dan KI terus mengarahkan dan mendukung partai politik agar memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui kanal-kanal yang dimiliki partai politik atau organisasi modern.

“Agar cita-cita reformasi berjalan dengan baik sesuai keinginan bersama, demokrasi sehat dan terhindar dari praktek-praktek KKN yang masih belum hilang secara signifikan,” kata pria yang juga aktivis sosial dan pemuda lingkungan.

Selanjutnya, masih menurut Zakaria, untuk peningkatan pelaporan keterbukaan informasi ini, kami akan mengajak silaturahmi pihak Komisi Informasi DKI Jakarta ke kantor DPW PKS DKI Jakarta untuk membahas hal-hal teknis dan non teknis agar keterbukaan informasi ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

“Selama ini, kami telah menyajikan pemberitaan kegiatan ke masyarakat melalui semua kanal media yang telah kami miliki, baik twitter, instagram, facebook, youtube bahkan tiktok, selain itu juga laporan keuangan kami telah divalidasi BPK dalam penggunaan dana ABPD,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri beserta jajarannya, Komisioner KI DKI Jakarta beserta jajarannya dan 10 partai politik periode 2024-2029, kecuali Perindo yang berhalangan hadir.

Related Posts