Fraksi PKS Dukung Pencabutan 2 Perda dan 1 Perda Perubahan

0
9

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut 2 Peraturan Daerah (Perda) dan 1 Perda Perubahan dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi pada Rapat Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020), di Kawasan Parlemen Kebon Sirih, Jakarta,  yang dibacakan Anggota Fraksi PKS Muhammad Thamrin.

 

Dalam penyampaian PU nya, Jubir Fraksi PKS ini mengatakan, 2 Perda yang dicabut dan 1 Perda Perubahan antara lain Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD) dan Perda PD. Dharma Jaya DKI Jakarta menjadi Perda tentang Perumda Dharma Jaya.

 

“Fraksi PKS mendukung agar keberadaan PPPIJ tetap dipertahankan dengan payung hukum Peraturan Gubernur dan dibawah pembinaan SKPD yang terkait,” terang Muhammad Thamrin.

 

Fraksi PKS juga mengharapkan pengurus PPPIJ kedepannya lebih mempunyai visi untuk peradaban Islam dengan lebih banyak program kajian yang komprehensif dan untuk seluruh kalangan, bukan untuk beberapa golongan tertentu saja dan mencakup berbagai aspek seperti peribadatan, budaya, pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat.

 

Terkait dengan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang DCD, masih menurut Muhammad Thamrin, Fraksi PKS menilai upaya melakukan penataan ulang terhadap tata kelola keuangan daerah sangat penting untuk dilakukan. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut sudah seharusnya diikuti dengan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, termasuk dalam pengelolaan dana-dana yang diperuntukan untuk kebutuhan tertentu termasuk Dana Cadangan Daerah.

 

“Sesuai dengan tujuan penggunaan DCD yaitu menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan APBD, karena itu Fraksi PKS mendukung dicabutnya Perda ini agar Gubernur memiliki fleksibilitas dan kemudahan dalam menggunakan DCD sebagai sumber pembiayaan APBD untuk menutupi penurunan pendapatan akibat covid-19,” jelasnya.

 

Fraksi PKS juga mengingatkan agar penggunaan dana cadangan sebagai sumber pembiayaan APBD dilakukan secara transparan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sebagaimana amanat tujuan pembentukan DCD.

 

Terkait dengan Perda PD Dharma Jaya, yang akan dirubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, Fraksi PKS mengapresiasi Pemprov DKI dengan diajukannya perubahan Perda ini.

 

“Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus mampu dikapitalisasi Perumda Dharma Jaya, untuk memperluas kapasitas perusahaan, yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Fraksi PKS mengingatkan bahwa fungsi BUMD bukan sekedar entitas bisnis tetapi juga Public Service Obligation(Pelayanan Publik),” sambung Muhammad Thamrin.

 

Thamrin juga menambahkan, lebih jelasnya, PU ini sudah tertuang di website jakarta.pks.id, agar masyarakat dapat melihat secara lengkap PU Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta secara utuh.

 

“Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam PU ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat ibukota,” pungkasnya.