Fraksi PKS Apresiasi Pemprov DKI Hapus Retribusi Yang Membebani Warga

0
44

Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghapus retribusi yang membebani warga ibukota. Hal ini tertuang dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang dibacakan anggota Fraksi PKS Ismail, Rabu (11/3/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ismail mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghapuskan retribusi yang terkait dengan pelayanan catatan sipil seperti untuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil. Sudah selayaknya retribusi seperti pelayanan catatan sipil ini dihapuskan statusnya sebagai objek yang dikenakan retribusi.

“Retribusi yang terkait dengan pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemprov DKI yang nilainya juga tidak signifikan, sebaiknya memang dihilangkan daripada retribusi ini hanya akan membebani warga yang membutuhkan pelayanan tersebut,” tegas Ismail yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Pusat.

Kemudian, masih menurut Ismail, terkait dengan retribusi parkir, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan perubahan tarif maupun mekanisme pemungutan retribusi parkir untuk mengoptimalkan penerimaan dari parkir on street.

“Selama ini realisasi penerimaan dari retribusi parkir masih sangat jauh dari potensi yang bisa diperoleh yang sebetulnya bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah per tahun,” lanjut Ismail dalam pembacaan PU nya.

Masih disebutkan Ismail, Fraksi PKS mengusulkan beberapa pilihan untuk mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir ini meskipun tarif retribusinya tidak dinaikkan atau hanya dinaikkan sedikit.

Alternatif pertama, melalui kerjasama dengan pihak swasta atau dikelola BUMD untuk retribusi parkir on street dan pihak swasta atau BUMD inilah yang mengelola para juru parkir serta ditetapkan target penerimaan dalam kontrak kerjasama dengan audit yang ketat. Kedua, adalah dengan pengenaan retribusi yang dibayarkan langsung dalam setahun dalam bentuk stiker/paneng dan dibayarkan saat perpanjangan STNK dan setelahnya pemilik kendaraan tidak lagi dikenakan retribusi pada area parkir on street.

“Dengan demikian Pemprov DKI sudah mendapatkan penerimaan di muka dari retribusi parkir ini dengan nilai yang jelas. Pendekatan ini akan dapat memberikan penerimaan retribusi yang lebih besar sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam retribusi parkir ini,” sambung Ismail.

Pada saat yang sama, Fraksi PKS juga minta agar parkir liar terutama di trotoar dan jalur jalan yang dilarang parkir untuk ditertibkan lebih tegas karena sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. “Penyesuaian tarif dan mekanisme pemungutan retribusi parkir perlu dijadikan momentum untuk menertibkan parkir liar di trotoar dan badan jalan yang dilarang parkir,” tutup Ismail.