FOTO – Konsolidasi Akbar Anggota Pekerja dan Kaum Profesional PKS Jakarta Timur

by Humas PKS Jakarta

#GALERIFOTOPKSJAKARTA
Fotografer : Tiwi / PKSFoto

Jakarta – Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pembekalan dan penguatan anggota PKS yang bekerja di sektor pekerja dan profesional agar tercapainya optimalisasi syiar nilai-nilai Islam di perusahaan, bidang ketenagakerjaan PKS Jakarta Timur mengadakan Konsolidasi Akbar Anggota Pekerja dan Kaum Profesional PKS Jakarta Timur dengan tema “Ancaman Nasib Pekerja dan kaum profesional Pasca berlakunya Omnibuslaw “, di Aula DPD PKS Jakarta Timur, Ahad (09/01/2022).

Acara ini diikuti oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur. Pada kesempatan itu hadir secara online Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Ustadz Martri Agoeng, SH, sementara yang hadir secara offline Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra, SH. MH, Ketua Departemen Jaringan Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS M Rusdi, Amggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Drs.M.Taufik Zoelkifli, MM, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS DKI Jakarta Nur Rochim Achmad, Ketua Umum DPD PKS Jakarta Timur Ikrar Aulia, ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD PKS Jakarta Timur Bpk. Ripi Uripno Aji.

Dalam Sambutannya Ketua Umum Ikrar Aulia mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi dan hilangnya batasan wilayah yang mengakibatkan banjirnya produk dan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia yang merugikan kaum pekerja dan profesional, untuk itu PKS harus mendorong negara hadir dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan PKS harus konsisten melaksanakan program-program yang berpihak terhadap buruh seperti meningkatkan kompetensi para pekerja, memberikan advokasi kepada pekerja dan melalukan pemetaan dan pemberdayaan anggota pekerja dan professional yang tersebar di beberapa perusahaan.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Martri Agoeng dalam sambutannya mengatakan bahwa pada konsolidasi ini mengatakan, kalau dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memang sudah bermasalah dan sudah banyak masukan. Fraksi PKS, menurutnya juga sudah ikut berjuang mengawal dari proses pembahasannya, memberikan masukan-masukan kepada Panja, tetapi yang diserap ternyata sangat tidak memuaskan sehingga sektor diperburuhan terus melakukan kajian mengkritisi termasuk aksi ke jalan untuk mengawal proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan MK yang banci itu, MK memutuskan suatu putusan biasanya final banding tapi ini justru membingungkan dan bikin kacau, itu yang terjadi, tentang PP No. 36 Tahun 2021 ini juga bukan meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi justru menggerus kesejahteraan buruh. Dan memunculkan multi tafsir yang membingungkan yang lebih parahnya lagi dengan adanya PP No. 36 ini istilah saya itu merusak moralitas kepala daerah itu, kepala daerah kalau dulu dengan otonomi daerah kan dia punya kewenangan upah minimum di kabupaten kota masing-masing sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan dari ekonomi di daerah itu termasuk upah sektoral, dengan adanya UU Cipta kerja ini sekarang tidak ada kewenangan itu, ” kata Martri.

Pada acara konsolidasi ini dilakukan pembahasan tentang “Ancaman Nasib Pekerja dan kaum profesional Pasca berlakunya Omnibuslaw “ yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra, SH. MH, ketua Departemen Jaringan Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS M Rusdi.

Related Posts