Jakarta – Efek lanjutan dari pandemi virus korona adalah menurunnya kegiatan ekonomi. Khusus untuk Jakarta yang merupakan wilayah paling terpapar, dampak ekonominya akan segera dirasakan. Untuk itu, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengusulkan ada penyesuaian dalam APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.
“Yang sudah pasti berkurang adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan pungutan,” ujar Dedi Supriadi, Sabtu (27/3/2020).
Beberapa jenis pajak yang pasti akan berkurang menurut Dedi adalah pajak restoran, hiburan, hotel dan BPHTB. Hal tersebut sudah terlihat dengan kebijakan pembatasan pergerakan warga, penutupan tempat hiburan, dibatalkannya beberapa event besar dan menurunnya tingkat hunian serta pemasukan restoran dalam situasi tanggap darurat bencana Covid-19.
Sebelumnya Pemprov dan DPRD DKI merancang peerimaan dari berbagai sektor tersebut, sebagai berikut: Pajak Hotel Rp 1,95 triliun, Restoran Rp 4,25 triliun, Hiburan Rp 1,1 triliun dan BPHTB Rp 10,6 triliun.
Sementara di sisi lain, makin banyak warga yang terdampak secara ekonomi dalam kondisi seperti ini. “Kebijakan agar warga stay at home, belajar, bekerja dan beribadah dari rumah ibarat obat sangat pahit yang mesti diminum jika kita mau sembuh. Nah, kita mesti mengakali rasa pahit itu agar tidak terlalu membawa masalah lain,” tutur Dedi mengibaratkan kondisi saat ini.
Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini mengusulkan beberapa pos anggaran digeser. “Anggaran untuk kegiatan atau event, beberapa infrastuktur dan perjalanan dinas yang bisa ditunda, bisa menjadi alternatif dialihkan untuk biaya menghadapi wabah Covid-19,” tandas Dedi.
Selain itu, Dedi juga meminta Pemprov agar belanja APBD diarahkan pada pos anggaran yang dapat menggerakkan perekonomian di tingkat terbawah.
“Program social safety net mesti sangat terencana dan tidak tumpang tindih dengan program serupa dari pemerintah pusat dan pihak swasta yang ingin membantu,” tutur Dedi mengakhiri usulannya.
