Jakarta (4/2) – Banjir yang terjadi Jum’at (23/1) lalu di sejumlah ruas jalan di Kelapa Gading Jakarta Utara, yang disinyalir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sebagai tindakan yang ceroboh oleh pihak kontraktor, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi Pembangunan Abdurrahman Suhaimi, Rabu (4/2) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Abdurrahman, alangkah baiknya Gubernur mengevaluasi jajarannya pada Dinas Tata Air, terlebih jikalau mempunyai bukti adanya sabotase, “Gubernur ketika menyatakan harus membawa bukti yang jelas, jangan saling tuduh, jika ada sabotase harus diproses hukum, kami setuju untuk itu,” sebut pria yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Semua pekerjaan yang merubah fasilitas umum dan infrastruktur harus ada ijinnya. Termasuk pengerukan sungai dengan dugaan menjebol tanggul Kali Sunter tersebut, “Gubernur sudah harus hati-hati bicara sebagai Kepala Daerah, alih-alih ingin menyelesaikan masalah, akhirnya menuduh sana-sini,” lanjut politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Timur V.
Abdurrahman menambahkan, mungkin ini salahsatu lemahnya koordinasi dan pengawasan oleh Pemprov DKI Jakarta, siapa yang mempekerjakan kontraktor dan lainnya. Dengan kurang perhitungan tanggul dijebol, apalagi saat ini hujan tidak berhenti. “Ini harus dievaluasi menyeluruh,” imbuhnya.
Banjir masih menjadi masalah utama di Ibukota, seperti baru-baru ini di Jalan Penegak, Matraman Jakarta Timur yang menggenangi ratusan rumah, padahal sebelumnya masyarakat sekitar belum pernah mengalami. “Belum ada perkembangan yang signifikan dalam penanganan masalah banjir di Jakarta,” demikian Abdurrahman. [alf/fpksjakarta]
