DPRD DKI Pertanyakan Penerbitan HGB Pulau D Reklamasi

IMG_3952

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGN) 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017 terbit pekan lalu, Kamis (24/8), padahal proses pengukuran baru dilakukan satu hari sebelumnya. Penerbitan itu menyisakan tanda tanya besar bagi banyak pihak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mempertanyakan penerbitan sertifikat milik PT Kapuk Naga Indah yang terbilang kilat. Baginya hal tersebut terbilang aneh jika dibandingkan dengan proses penerbitan sertifikat tanah lainnya.

“Ketika kita mengajukan misalnya ini tanah masih girik kita beli, kemudian kita ajukan sertifikat pastinya itu nunggu dulu kan? Nah ini kok tiba-tiba dalam sehari terbit?,” kata Abdurrahman kepada Swamedium.com, di Jakarta, Kamis (31/8).

Selain itu, sertifikat hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang. Padahal dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 14 Juli 1997 nomor 500-1698 menyebutkan jika permohonan izin lokasi dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau tidak diperkenankan.

“Luas yang lebih dari 3 juta meter persegi dengan tanah segitu dikeluarkan kepada satu PT saya kira saya mempertanyakan rasa keadilannya,” ujar Abdurrahman.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu juga menambahkan, seharusnya HGB baru bisa diterbitkan setelah Perda Zonasi selesai. Namun faktanya sampai saat ini Rapat Pimpinan Provinsi DKI Jakarta belum membahas hal tersebut.

“Kalau sudah zonasi baru HGB itu diberikan dengan aturan aturan yang berlaku, untuk apa ini? Zonasinya, Perdanya aja belum ada,” tandas Abdurrahman.

Dia mengira, tak hanya dirinya yang merasakan ada ketidakwajaran dari penerbitan sertifikat HGB tersebut. Oleh sebab itu masyarakat didorong untuk kritis, meminta hak jawab kepada pemerintah atas diterbitkannya sertifikat tersebut yang terbilang kilat.

“Secara umum saya kira begini secara umum orang kaget saat orang kaget itu pastinya ada sesuatu kan, ada sesuatu sepertinya tidak wajar, makanya masyarakat harus bertanya Perda Zonasi belum ada, keluasan tanahnya yang sebegitu rupa itu seperti tidak wajar, kemudian dari aspek rasa keadilan terhadap masyarakat misalnya itu saya rasa perlu ada diajukan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian dikaji supaya kemudian masyarakat mendapatkan jawaban dan rasa keadilan itu ditegakkan di negeri ini,” jelas Abdurrahman. (Ima)

Sumber : http://www.swamedium.com/2017/08/31/dprd-dki-pertanyakan-penerbitan-hgb-pulau-d-reklamasi/