Jakarta – Ketua Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Thamrin meminta realisasi program sekolah swasta gratis bisa berjalan tanpa menghapus program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Ia mengatakan kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp 6,8 triliun.
“Ada tambahan Rp 6 triliun, paling tidak, bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis),” kata Thamrin dalam rapat Komisi E di gedung DPRD Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Ia menyebut program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Di antaranya biaya transportasi, pembelian perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan, justru kita pincang,”ujarnya.
Ia dan jajarannya mengaku siap memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025, pekan depan.
“Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta Agustina Hermanto setuju dengan hal itu. Tina yakin APBD 2025 mampu mempertahankan KJP Plus.
“Jangan satu program baru menyejahterakan tapi program lama dimatikan,” kata Tina.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 senilai Rp 91,1 triliun. APBD DKI 2025 naik Rp 9,4 triliun jika dibandingkan dengan APBD DKI 2024 yang senilai Rp 81,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan pengajuan ini dilakukan kepada DPRD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan begitu, pihak legislatif Jakarta bersama TAPD mulai menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
“TAPD mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun, terdiri atas rancangan awal Rp 84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp 6,8 triliun,” kata Ima dalam keterangannya, Rabu (23/10).
“Sedangkan pendapatan daerah Rp 74,87 triliun, belanja daerah Rp 75,51 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 9,45 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,81 triliun,”lanjutnya.
Di sisi lain, Ima menyebut Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2025 akan didalami bersama komisi-komisi yang bermitra dengan dinas-lembaga pihak eksekutif. Setelah dibahas di komisi, Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2025 akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Ia mengatakan, rapat Banggar DPRD DKI beragendakan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2025 akan berlangsung pada Senin (28/10) depan. Ia menambahkan, sejumlah program prioritas bakal dituangkan dalam APBD DKI 2025, salah satunya program biaya sekolah gratis.
“Pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025,” ungkapnya.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 adalah penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025.
“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” imbuhnya.
(bel/aik)
Sumber : Detik.com
