DPRD Ajukan Penundaan Pembatasan Motor di Sudirman-Thamrin

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melalui Komisi B yang membidangi Transportasi dan Perhubungan mengajukan penundaan pembatasan kendaraan roda dua (sepeda motor) di sepanjang jalan Sudirman dan jalan MH. Thamrin, dan terungkap hal ini merupakan uji coba awal dari penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang masih belum selesai proses lelangnya.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun, pada rapat bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Selasa (5/9/2017), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Yusriah yang memimpin rapat tersebut juga meminta penjelasan terkait kebijakan pembatasan sepeda motor yang dinilai oleh masyarakat sebagai kebijakan yang sangat diskriminatif. Selain itu, dalam rapat tersebut para wakil rakyat mencecar pihak Pemprov DKI Jakarta dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan aspirasi masyarakat yang nantinya akan terkena imbas kebijakan pembatasan kendaraan roda dua.

“Jangan sampai kebijakan ini menjadi kuat aroma diskriminasinya bagi para pengguna jalan, khususnya roda dua,” tegas politikus perempuan PKS dari Jakarta Utara ini.

Yusriah melanjutkan, selama pelayanan transportasi publik belum terintegrasi dengan baik maka pembatasan sepeda motor hanya akan memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalur-jalur alternatif di sekitar jalan protokol, sehingga tidak menghadirkan solusi bagi kemacetan di Jakarta.

“Kami meminta Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu melakukan kajian yang lebih mendalam  dan mempersiapkan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi,” pungkas Yusriah.