Di Balik Penundaan Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Jakarta

Jakarta – Hari Senin (23 Maret 2020) sedianya di DPRD DKI akan digelar Rapat Paripurna penyampaian visi-misi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) sekaligus pemilihan. Rapat paripurna ditunda berdasarkan surat nomer 296.071.78 yg ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Alasan penundaannya adalah kondisi yang kurang kondusif dan untuk mencegah wabah korona atau Covid-19.

 

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menuturkan, alasan penundaan paripuna sangat logis dan solutif mengingat wabah korona di DKI trendnya terus meningkat. Keputusan cepat dan tepat terhadap penundaan ini harus diapresiasi karena untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga keselamatan jiwa, dan waktu untuk menggelar paripuna berikutnya masih sangat lapang.

 

Disisi lain penundaan ini dapat dimanfaatkan oleh kedua cawagub untuk mematangkan persiapan penyampaian visi-misi agar lebih baik. “Selalu ada hikmah dibalik peristiwa,” ujar Suhaimi.

 

Kondisi ini juga memberikan ruang kepada rekan-rekan mahasiswa di jurusan politik pemerintahan dan tatanegara serta bidang-bidang terkait untuk lebih mendalami dan menjadikan objek pengamatan juga penelitian ilmiah.

 

Dan yang lebih penting lagi, kehadiran, pengamat dan kerlibatan para expert politik, pakar hukum tatanegara terhadap proses pemilihan wagub DKI, terkait dengan kelengkapan persyaratan dan dasar-dasar hukumnya, “Karena DKI sebagai ibu kota dan menjadi sorotan nasional dan internasonal,” terang pria yang mendulang suara terbesar kedua di Jakarta ini dalam Pemilu 2019 lalu.

 

Dengan demikian, siapapun yang terpilih menjadi Wagub DKI nantinya, tentunya yang terpilih secara transparan, penuh legitimasi, dan tidak ada cacat hukum. “Semoga,” demikian Suhaimi.