Dewan Ingatkan Pemprov DKI Harus Lakukan Penertiban Secara Manusiawi

by Humas PKS Jakarta

Jakarta (22/8) – Penertiban yang dilakukan oleh aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan Polisi di wilayah Kampung Pulo, Kamis (20/8) telah memakan jatuh korban dari kedua belah pihak. Hal ini mendapat sorotan keprihatinan dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi Pemerintahan dari Fraksi PKS Achmad Yani, menurutnya kejadian tersebut, sudah tidak boleh lagi terjadi saat penertiban.

Bang Yani demikian dirinya akrab disapa melanjutkan, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin melakukan penertiban untuk normalisasi atas wilayah tersebut, semestinya sudah memperhitungkan secara benar efek psikologis warga yang telah tinggal sudah tiga generasi, bahkan diantara mereka juga ada yang memiliki surat-surat resmi, meskipun banyak juga diantaranya yang tidak memiliki surat-surat resmi.

“Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan secara baik relokasi yang manusiawi bagi mereka yang terkena penertiban, jangan setelah mereka di tertibkan, malah jadi terlantar,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum’at (21/8).

Lalu kenapa bentrokan ini terjadi? Menurut Yani, boleh jadi belum ada kesepakatan terhadap ganti rugi dari penertiban tersebut. Yang paling manusiawi adalah, penertiban itu dilakukan setelah proses ganti rugi selesai semua. “Jangan sampai, Pemprov DKI melakukan penertiban namun melanggar hak-hak asasi manusia. Boleh jadi hal ini belum tuntas, sehingga masih terjadi penolakan dari warga, Kita ingin mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah yang baru,” ungkap Politikus PKS asal dapil Jakarta Selatan VIII ini.

Disisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama juga meskipun memiliki kewenangan jangan selalu menunjukan arogansinya. Sejatinya warga yang dipimpinnya harus mendapatkan perlindungan, sehingga dapat hidup nyaman.

“Mungkin jika cara baik-baik dari kedua belah pihak, terlebih jika Gubernur DKI turun ke lapangan, berdialog dengan warga secara baik-baik, masyarakat pada akhirnya akan rela untuk meninggalkan tempat tersebut, karena warga juga paham bahwa ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar,” demikian Yani. [alf/fpksjakarta]

Related Posts