Dalam Sehari, Pelanggaran Protokol Kesehatan di DKI Melonjak Hampir 400 Persen

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Setelah Perda Nomor 2 Tahun 2020 terbit, pada Januari 2021 Pemprov DKI menerbitkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021. Melalui pergub yang merupakan aturan pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun 2020 itu, Pemprov DKI membatalkan semua pergub yang terbit sebelum adanya Perda Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam pergub terbaru itu juga diatur denda, tetapi berbentuk denda administratif, bukan denda progresif.

Berikutnya, dengan fakta dan data para pelanggar dan pelanggaran masih tinggi, juga laju kasus aktif cukup tinggi, cara penanggulangan yang dilakukan adalah dengan memasukkan sanksi denda progresif ke dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dedi Supriadi menjelaskan, saat penyusunan perda tentang penanggulangan Covid-19, memang semangatnya untuk penanganan Covid-19. Karena itu, denda progresif diatur sebagai bagian dari denda administratif. Yang lainnya adalah ketentuan pidana.

Dalam Pasal 9 Perda Nomor 2 Tahun 2020 sudah diatur, setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenai sanksi berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum atau membayar denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000.

Menurut Dedi, terkait kemungkinan merevisi perda untuk penanggulangan Covid-19, dirinya sebagai Wakil Ketua Bapemperda belum mendengar langkah itu. Bahkan, dari Biro Hukum Pemprov DKI belum ada informasi.

”Kalau mau menerapkan kembali denda progresif bagi pelanggar, sebaiknya membuat peraturan gubernur dengan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2020. Soal revisi perda belum ada dalam agenda Bapemperda,” kata Dedi, Kamis (28/1/2021).

Teguh P Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, juga mengatakan, sanksi progresif bisa diatur dalam peraturan gubernur sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2020. Dalam pergub itu juga bisa dimasukkan aturan sanksi bagi pelaku usaha dan perkantoran yang belum ditetapkan dalam perda.

Baik Dedi maupun Teguh menegaskan, untuk penanganan Covid-19, meski denda bisa diatur dan diterapkan, yang paling penting adalah pencegahan, pengawasan, dan penegakan aturan. ”Perlu ada konsistensi penindakan dan penegakan aturan dalam pengawasan selama PSBB,” sebut Dedi.

Sementara Teguh berpandangan, seberat apa pun denda dimasukkan, sebetulnya yang paling penting adalah pencegahan, pengawasan, dan penegakan. ”Kalau tidak dilaksanakan, tidak akan berguna. Untuk pencegahan dan pengawasan, Pemprov DKI harus mendorong upaya itu sebagai gerakan masyarakat,” kata Teguh.

Dengan membuatnya sebagai gerakan masyarakat, dengan pelibatan RT/RW, bhabimkamtibmas, dan masyarakat sendiri untuk melakukan pengawasan, kesadaran masyarakat akan terdorong, baik kesadaran tentang bahaya Covid-19 maupun kesadaran bahwa penderita Covid-19 tidak boleh didiskriminasikan dan dikucilkan.

”Di sisi lain, juga membangun kesadaran warga untuk patuh pada protokol kesehatan supaya tidak jadi suspect. Sebab, kalau jadi suspect, yang akan membantu dia ya warga lingkungannya sehingga akan menjadi tidak enak kalau kena karena tidak patuh protokol kesehatan,” tutur Teguh.

 

 

Sumber : Harian Kompas, Kamis (28/1/2021)

Related Posts