Pemandangan Umum FPKS DPRD DKI Jakarta Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

0
73

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;
Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas belum meredanya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Untuk itu Fraksi PKS mendukung langkah Gubernur untuk melakukan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Fraksi PKS juga mengajak warga Jakarta untuk terus menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan selalu menggunakan masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan, tidak keluar jika tidak penting sekali dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi dan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Fraksi PKS juga mengajak kita semua mendoakan para tenaga medis yang masih harus terus berjuang merawat dan menangani para pasien Covid-19 tanpa kenal lelah dengan resiko tinggi. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, terlindung dari Covid-19 dan usahanya dibalas dengan pahala berlimpah dari Allah SWT.

Fraksi PKS juga menyampaikan Selamat HUT Bhayangkara ke-74 tanggal 1 Juli 2020, semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin maju dan profesional dalam melayani dan melindungi masyarakat. Selanjutnya, Fraksi PKS juga mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020, marilah bersama-sama lindungi anak kita agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini, Fraksi PKS akan akan memberikan beberapa catatan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Pertama, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang merupakan pencapaian yang ketiga kalinya berturut-turut. Keberhasilan ini merupakan bukti kerja keras dan keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperbaiki sistem dan pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, Fraksi PKS menyoroti pencapaian pendapatan daerah yang hanya mencapai 83,07% dari target yang ditetapkan dan menjadi pencapaian terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 bisa mencapai 93% dan bahkan pada 2017 mampu melebihi target yang ditetapkan. Di satu sisi memang pencapaian target yang tidak maksimal disebabkan oleh realisasi penerimaan dari dana perimbangan yang jauh dari target. Namun penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2019 hanya mencapai 90,5% sementara pada 2018 bisa mencapai 98,5% dimana pada tahun 2018 juga penerimaan dari beberapa jenis pajak yang penting bagi daerah mampu melebihi target. Demikian juga dengan realisasi penerimaan dari Retribusi Daerah yang juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam strategi dan kebijakan maupun langkah-langkah operasional dalam menggali pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini dan mungkin dampaknya akan berlanjut sampai tahun depan, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui strategi dan kebijakan yang tepat. Bagaimana strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam memperbaiki kinerja penggalian penerimaan dari pajak dan retribusi daerah di masa datang agar bisa tetap optimal dan tidak semakin terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 ini ? Fraksi PKS meyakini masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah ini yang masih belum tergali secara optimal dan potensinya masih besar. Kondisi yang dihadapi saat ini harusnya menjadi tantangan untuk menggali potensi pendapatan yang masih belum optimal tersebut. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, terkait dengan realisasi penerimaan dari Dana Perimbangan yang jauh dari target yaitu hanya 68,2%, Fraksi PKS menyoroti dua hal. Dari sisi penetapan target penerimaan, realisasi yang rendah ini harus menjadi evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan target penerimaan dari dana perimbangan ini agar tidak terlalu over optimistic, apalagi ditengah perekonomian yang sedang lesu. Kedua, realisasi yang tidak optimal ini juga harus menjadi catatan tersendiri terkait dengan hubungan dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam konteks mendapatkan hak atas dana perimbangan dari bagi hasil pajak. Apalagi sempat terjadi keterlambatan dari Pemerintah Pusat Dalam melakukan transfer atas dana perimbangan ini kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. MOHON TANGGAPAN !!

Keempat, Fraksi PKS juga memberikan catatan terhadap penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun penerimaannya melebihi target yaitu 100,2% namun secara nominal, nilainya belum menunjukkan peningkatan signifikan karena hanya meningkat 26 Miliar dibanding tahun lalu. Sementara penyertaan modal yang diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini cukup besar dengan harapan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Tantangan perekonomian ke depan yang semakin berat akibat dampak pandemi Covid-19 ini, BUMD pada bidang-bidang tertentu diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik, terutama BUMD di sektor pangan, konstruksi dan utilitas. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Kelima, Fraksi PKS memberikan catatan terhadap realisasi belanja langsung yang hanya mencapai 79,4% dan juga lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang dapat mencapai 82%. Beberapa program yang sebenarnya sangat diharapkan untuk membantu mengatasi masalah yang akut di Jakarta seperti banjir, pengangguran dan hunian, justru menunjukkan penyerapan anggaran yang tidak optimal. Realisasi anggaran untuk program kewirausahaan dan pengembangan UMKM hanya sebesar 72,5% padahal program ini yang merupakan salah satu program andalan saat kampanye Gubernur sangat diharapkan membantu mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan UMKM. Alokasi anggaran untuk program ini juga sebetulmya masih rendah yaitu hanya Rp. 127 Miliar dibanding misi besar untuk menciptakan dan mengembangan 200 ribu wirausahawan baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kedepannya program kewirausahaan terpadu atau Jakpreneur ini perlu ditingkatkan pencapaiannya lagi dan didukung dengan alokasi anggaran yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak Covid-19 ini.

Keenam, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi belanja untuk program pengendalian banjir dan abrasi di Jakarta yang hanya mencapai 63,7% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3,31 triliun. Padahal banjir masih menjadi persoalan serius di Jakarta dan menimbulkan banyak kerugian dan penderitaan di masyarakat yang terkena banjir maupun kerugian secara ekonomi. Banjir besar yang melanda di awal tahun dan pada tanggal 24 Februari 2020 yang lalu menjadi pelajaran penting bagi kita untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program-program pengendalian banjir. Musim penghujan yang akan segera datang dalam beberapa bulan lagi perlu menjadi perhatian jajaran SKPD terkait agar menggesa program-program penanggulangan banjir agar tidak terjadi lagi banjir besar yang bisa melanda beberapa bagian wilayah di Jakarta. Kondisi banjir yang akan memaksa warga mengungsi di penampungan tentunya menjadi sangat beresiko tinggi ketika wabah pandemi Covid-19 masih berlangsung. MOHON TANGGAPAN !!

Ketujuh, Fraksi PKS juga menyoroti realisasi program hunian DP Nol yang masih mengalami banyak kendala bagi para peminat untuk bisa mendapat dan menghuni di bangunan rumah susun milik yang sudah dibangun. Proses yang masih berbelit dan persyaratan yang sulit untuk bisa dipenuhi oleh calon penghuni menyebabkan program ini mandek dan kurang berhasil dalam upaya memenuhi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Anggaran untuk pinjaman uang muka (DP) yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadi tidak terserap. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bersama Bank DKI yang bertanggungjawab dalam program ini perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki kembali proses dalam kepemilikan hunian yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Jakarta. Jangan sampai program yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan warga ini menjadi gagal dan tidak berjalan hanya karena prosedur kepemilikan dan persyaratan yang rumit dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat calon penghuni yang membutuhkan. Apalagi program-program pemukiman seperti penataan kawasan pemukiman padat juga masih berjalan lambat dan realisasi anggaran yang rendah yaitu hanya sebesar 61%. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terakhir Fraksi PKS mengkritisi rendahnya realisasi kegiatan untuk program pengelolaan persampahan yang hanya sebesar 63,9% padahal anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp. 2,61 triliun. Persoalan pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan yang akut di Jakarta dengan produksi sampah yang mencapai 8000 ton per hari dan sampah jenis plastik yang mencapai 2.800 ton per hari. Lambatnya pelaksanaan program-program untuk pengendalian sampah termasuk yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menyebabkan permasalahan sampah terus menjadi persoalan kritis. Alokasi anggaran yang besar menjadi tidak berarti ketika program-program yang sudah direncanakan tidak dijalankan dengan baik. Secara khusus Fraksi PKS juga mengkritisi implementasi pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) yang seperti jalan di tempat karena tidak ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan. Padahal ITF ini sangat diharapkan bisa mengatasi persoalan pengeloaan sampah di Jakarta jika bisa segera dibangun di lima wilayah kota, sehingga pengelolaan sampah di Jakarta tidak bertumpu pada TPA Bantargebang yang masa perjanjian pemakaian lahannya juga akan segera berakhir. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 27 Juli 2020

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua, Sekretaris,

H. Mohamad Arifin H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd